Banggai, BP -- Keberadaan Industri Minyak Dan Gas PT. Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Senoro 6 di Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dinilai belum maksimal memprioritaskan tenaga lokal, Hal itu menjadi salah satu penyebab angka pengangguran masyarakat Slamet Harjo masih tergolong tinggi.
Tokoh Masyarakat Desa Suyadi yang sering disapa yadi mengatakan "selama ini investor sangat mudah mendapatkan izin usaha di sejumlah tempat di Kabupaten Banggai. Namun, kemudahan tidak dibarengi dengan pengawasan perekrutan tenaga kerjanya," katanya.
“Kami ingin memastikan apabila kedatangan investor itu membawa dampak positif terhadap pengangguran, Berdasarkan informasi data dari kedinasan kayaknya belum, selalu menyerap tenaga negara asal pengusahanya,” ujarnya, (07/08/19).
Yadi akan terus berusaha melakukan komunikasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus merespons masalah tersebut, jangan sampai tenaga lokal yang terkena dampak pemberhentian hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, dan yang sulit mencari pekerjaan bisa terakomodasi oleh sejumlah pabrik yang dibangun di wilayahnya masing-masing.
“Jadi, tetap kita harus menyuarakan itu, sampai pemerintah merespons dan punya sistem tentang bagaimana cara mengawasi perusahan-perusahaan,” katanya.
“Di Kabupaten Banggai banyak perusahaan, perluasan industri. Perusahaan banyak buka, tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Suyadi.
Selain pemutusan kerja yang menjadi sorotan, lanjut yadi, "ternyata upah di Indonesia pun selalu menjadi permasalahan tersendiri karena masih menetapkan upah minimum, bukan upah yang layak. Sedangkan upah layak itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah yang layak itu sejatinya bisa memberikan angin segar bagi pekerja, Indonesia kalau dikatakan terkait upah memang belum layak karena mengacu pada upah minimum,” Tandasnya. (AGS-Red)
Tokoh Masyarakat Desa Suyadi yang sering disapa yadi mengatakan "selama ini investor sangat mudah mendapatkan izin usaha di sejumlah tempat di Kabupaten Banggai. Namun, kemudahan tidak dibarengi dengan pengawasan perekrutan tenaga kerjanya," katanya.
“Kami ingin memastikan apabila kedatangan investor itu membawa dampak positif terhadap pengangguran, Berdasarkan informasi data dari kedinasan kayaknya belum, selalu menyerap tenaga negara asal pengusahanya,” ujarnya, (07/08/19).
Yadi akan terus berusaha melakukan komunikasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus merespons masalah tersebut, jangan sampai tenaga lokal yang terkena dampak pemberhentian hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, dan yang sulit mencari pekerjaan bisa terakomodasi oleh sejumlah pabrik yang dibangun di wilayahnya masing-masing.
“Jadi, tetap kita harus menyuarakan itu, sampai pemerintah merespons dan punya sistem tentang bagaimana cara mengawasi perusahan-perusahaan,” katanya.
“Di Kabupaten Banggai banyak perusahaan, perluasan industri. Perusahaan banyak buka, tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Suyadi.
Selain pemutusan kerja yang menjadi sorotan, lanjut yadi, "ternyata upah di Indonesia pun selalu menjadi permasalahan tersendiri karena masih menetapkan upah minimum, bukan upah yang layak. Sedangkan upah layak itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah yang layak itu sejatinya bisa memberikan angin segar bagi pekerja, Indonesia kalau dikatakan terkait upah memang belum layak karena mengacu pada upah minimum,” Tandasnya. (AGS-Red)
Tidak ada komentar: