Berita Utama

HEADLINE

Nasional

Daerah

Hukum

Metropolitan

Kriminal

Politik

Sat Narkoba Polres Pangkalpinang Berhasil Tangkap Pengedar Narkoba

Pangkalpinang, BP -- Dalam keterangan press release, Kasat Resnarkoba AKP. Rudolf Sitorus Seijin Kapolres Pangkalpinang, AKBP Imam Risdono Septana, berhasil telah menangkap TO nya.

Kota Pangkalpinang bersih dari peredaran narkoba. Melalui Kasat Narkoba telah menangkap TO (Target Operasi) pelaku tindak pidana pengedar Narkoba jenis Shabu Kamis (18/10/18), DI TKP di Jalan Pesantren Manba'ul Ulum Rt.  001 Rw. 001, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Tersangka yang berhasil ditangkap
1. M. Aldo Dede dewanto als Aldo Bin Saleh (Alm) , 19 th, Dagang, Islam, Jalan Trem Rt.  006 Rw.  002 Kel.  Keramat Kec. Rangkui Kota  Pangkalpinang
2. M. Fitriyansyah als Fit Bin Andani, 37 th, Wiraswasta, Islam, alamat Jalan A. Yani No 212 Rt.  003 Rw.  002 Kel. Batin Tikal Kec.Taman Sari kota Pangkalpinang berperan sebagai (Pengedar Narkotika jenis Shabu).

Barang Bukti berupa :
- 2 (dua) paket/bungkus besar narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat bruto 75,17 gram (barang bukti yang disita dari tsk M.Aldo Dede P)
- 6 (enam)  paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 148,60 gram
- 1 (satu)  buah toples plastik warna hijau
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam
(barang bukti yang disita dari tsk M. fitriansyah Als Fit Bin Andani (Alm)

"Para tersangka  diduga melanggar Pasal 132 (1), Pasal 114 (2), Pasal 112 (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun". Jelas Kasat Narkoba AKP Rudolf Sitorus seizin Kapolres Pangkalpinang, AKBP Iman Risdiono Septana

Lanjut ditambahkan "modus operandi, tersangka an. M. Fitriansyah Als. FIT merupakan TO sat narkoba yg lagi dicari (DPO) yg merupakan pemasuk shabu kepada tersangka Fren(sudah ditangkap 9 Oktober 2019 yg lalu, tersangka sedang proses sidik", tambahnya.

Tersangka diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pangkalpinang dalam kasus KDRT di kebun jalan Pasantren Rt/Rw 01/01 Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang.

Pada waktu penangkapan disaksikan oleh RT setempat dan Lurah, bersama anggota Sat Narkoba.

Penanggulangan narkoba dilakukan dengan berbagai cara walaupun berbagai modus yang digunakan tersangka.

"Pada waktu tersangka Fit dan Aldo dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam keluar dari kebun jalan pesantren, anggota langsung menyergap kedua tersangka dan dilakukan penggeledahan badan, pengakuan tersangka Fit, barang shabu tersebut adalah kepemilikan tsk Fit.
Tsk Fit sdh pernah terlibat kasus narkoba dihukum 5 thn dan baru keluar 8 bulan yang lalu. Barang sabu tsb didapat tersangka Fit dari seseorang berinisial K yg pengakuannya di Batam, dengan cara memesan barang shabu mentranfer dulu 10jt, kemudian seseorang datang ke Bangka dan meletakkan barang tersebut di daerah belakang hotel mitra, tersangka tidak mengenal orangnya". Terang Kasat Narkoba AKP Rudolf Sitorus. (SRD-Red)

B4T-UPT Kemenperin Berkomitmen Lakukan Penguatan Komponen Elektronika Nasional

Jakarta, BP -- Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, salah satu unit pelayanan teknis (UPT) Kementerian Perindustrian, berkomitmen melakukan penguatan terhadap industri komponen elektronika di dalam negeri. Hal ini untuk meningkatkan suplai bahan baku dasar domestik dan membangun kemampuan manufaktur komponen bernilai tambah tinggi.

“Upaya tersebut sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0, yang memfokuskan pada perbaikan aliran material dalam rangka mendukung proses produksi sektor manufakturnya sehingga mengurangi ketergantungan impor,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengambangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Jumat (19/10).

Menurut Ngakan, B4T Bandung sebagai UPT di bawah BPPI Kemenperin, siap menyediakan sarana riset dan perekayasaan serta mendukung pelayanan standardisasi melalui laboratorium pengujian untuk komponen elektronika,di antaranya resistor, switch dan relay, inductor, lilitan, serta baterai.

“Dengan penerapan roadmap Making Indonesia 4.0, diharapkan dapat mengembangkan para pemain lokal andalan yang berkemampuan tinggi dalam mengurangi rasio impor untuk komponen elektronika sebesar 20 persen hingga tahun 2021,” paparnya.

Lebih lanjut, dalam peta jalan tersebut, pemerintah juga berupaya menarik investasi industri elektronika kelas dunia sehingga ke depan manufaktur domestik dapat memiliki daya saing global. Untuk itu diperlukan pemberian fasilitas insentif yang menarik.

“Sehingga kita dapat membangun manufaktur kelas atas, seperti yang memiliki kemampuan dalam industri komponen ponsel dan baterai untuk kendaraan listrik,” ujarnya. Selain itu diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pendidikan vokasi industri serta program foreign talent mobility sesuai kebutuhan saat ini.

Langkah lainnya adalah memacu terciptanya inovasi lokal. Misalnya dengan membangun litbang nasional, pemberian insentif litbang swasta, dan transfer teknologi dari perusahaan kelas dunia. “Jadi, nantinyaselain assembly, kita juga mampu untuk mendesain dan menghasikan produk komponen elektronikayang inovatif dengan ditunjang tenaga kerja terampil,” tutur Ngakan.

Apalagi, secara regional, Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan industri elektronika karena tersedianya pasar domestik yang besar. “Maka itu, di dalam Making Indonesia 4.0, industri elektronika merupakan satu dari lima sektor yang diprioritaskan pengembangannya agar siap memasuki era revolusi industri keempat,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto menyampaikan, pihaknya mendorong penguatan struktur industri elektronika di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Upaya ini selain mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, juga diyakini memacu daya saing sektor manufakur nasional sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pasok di pasar global.

Kemenperin mencatat, investasi industri elektronika mencapai Rp8,34 triliun pada tahun 2017, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp7,65 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp690 miliar. Capaian investasi tahun lalu tersebut, meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat hingga Rp5,97 triliun dan tahun 2015 di angka Rp3,51 triliun.

“Perkembangan investasi itu di antaranya ada yang dari industri televisi, peralatan perekam, consumer electronics, dan peralatan fotografi. Selain itu, terdapat juga industri komponen, antara lain sektor manufaktur untuk baterai dan aki, peralatan lighting elektrik, peralatan elektrotermal rumah tangga, serta domestic appliances,” sebutnya.

Dengan maraknya investasi industri elektronika yang masuk ke Indonesia, lanjut Harjanto, populasi sektor ini tumbuh hingga 67 unit usaha tahun 2017 atau naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 57 unit usaha. Kemenperin menargetkan, pertumbuhan populasi sektor ini di tahun 2018 bisa mencapai lebih dari 72 unit usaha.

“Sementara itu, total penyerapan tenaga kerja di industri elektronika pada tahun 2017 sebanyak 202 ribu orang, naik dibanding tahun 2016 yang mencapai 185 ribu orang dan tahun 2015 sekitar 164 ribu orang,” paparnya. (Humkemenperin- Red)

Kemenperin Gulirkan Program Restrukturisasi Mesin Peralatan Untuk IKM

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian terus menggulirkan program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pada periode 2014-2017, bantuan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 380 IKM yang antara lain meliputi sektor alat angkut, furnitur, logam, pangan, kimia, mesin, sandang, aneka, serta barang dari kayu.

“Program peremajaan mesin dan peralatan penunjang produksi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas IKM sekaligus memacu daya saingnya sehingga mampu kompetitif di pasar domestik hingga ekspor,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Sabtu (20/10).

Menurut Gati, upaya strategis itu telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun, pada 2009-2012, hanya menyasar untuk sektor IKM sandang. “Setelah 2012, program ini sudah bisa diakses seluruh sektor IKM secara umum,” ujarnya.

Mengenai teknisnya, Gati menjelaskan, program restrukturisasi ini berupa potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin dan peralatan penopang aktivitas produksi. Pelaku IKM mendapat nilai potongan (reimburse) sebesar 30 persen dari harga pembelian mesin atau peralatan yang dibuat di dalam negeri. Sedangkan untuk mesin atau peralatan buatan luar negeri, nilai potongannya sebesar 25 persen dari harga pembelian.

“Program restrukturisasi ini dirasakan sangat membantu IKM terutama dalam segi pembiayaannya. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan teknologi produksi terbaru yang digunakan,” tuturnya. Pada periode 2014-2017, total nilai potongan harga yang telah diberikan IKM mencapai Rp42,306 miliar

Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin telah melakukan penyempurnaan agar memudahkan IKM dalam mengakses atau memanfaatkan program ini, antara lain melalui simplifikasi prosedur, persyaratan dan kriteria. Selain itu, pendampingan dan asistensi oleh Lembaga Pengelola Program (LPP) terus dilakukan agar program ini dapat lebih mudah diaplikasikan.

“LPP adalah lembaga independen yang membantu Ditjen IKM dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan peralatan,” tutur Gati. LPP menyediakan pos pelayanan di sentra-sentra IKM unggulan yang berpotensi untuk ikut serta pada program tersebut.

Gati menambahkan, program, restrukturisasi mesin dan peralatan IKM kembali dilanjutkan pada tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian dan Petunjuk Pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen IKM Kemenperin. “Berbagai upaya dilakukan untuk menginformasikan kepada seluruh pelaku IKM di Indonesia, sehingga program ini dapat dinikmati secara merata,” paparnya.

Pada 28 Oktober 2018 di Surakarta, Ditjen IKM menyenggarakan kegiatan “Sosialisasi Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM untuk Meningkatkan Daya Saing Ekspor” yang diikuti sebanyak 200 pelaku IKM dari berbagai sektor seperti pangan, barang dari kayu, furnitur dan 25 stakeholder terkait.

“Melalui kegiatan tersebut, para peserta dapat mengetahui dan berkonsultasi langsung mengenai prosedur, persyaratan dan kriteria terkait program restrukturisasi dengan LPP. Selain itu, para IKM diperkenalkan dengan program pengembangan teknologi terkini,” ungkap Gati.

Pengenalan teknologi itu yang terkait dengan penerapan industri 4.0, di antaranya cloud computing, internet of things, dan artificial intelligence. “Mereka juga kami ikut sertakan dalam program e-Smart IKM, sehingga ke depannya mereka sudah memasarkan produknya melalui online yang berkerja sama dengan beberapa marketplace dalam negeri,” imbuhnya.

Gati berharap, melalui program restrukturisasi dan pemanfaatan teknologi digital tersebut, para pelaku IKM nasional dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi, dari sisi produksi maupun pemasaran. “Pengenalan teknologi-teknologi itu juga merupakan salah satu upaya Ditjen IKM dalam mengantarkan para pelaku IKM nasional menuju era revolusi industri 4.0,” tegasnya.

Apalagi, salah satu dari 10 Prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 adalah memberdayakan pelaku IKM. Pasalnya, hampir 70 persen pelaku usaha Indonesia berada di sektor IKM. “IKM mempunyai kedudukan strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga, dan ragam produknya yang cukup banyak. Sektor IKM juga selama ini sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (Humkemenperin-Red)

Kemenperin Pacu Pertumbuhan Industri Baja Nasional

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri baja di dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Hal ini seiring tingginya permintaan baja untuk mendukung proyek infrastruktur dan menopang kegiatan sektor industri lainnya di Tanah Air.

“Baja merupakan bahan baku yang sangat dibutuhkan pada sektor-sektor tersebut. Maka itu, industri baja disebut sebagai mother of industries karena berperan penting,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (18/10).

Doddy menyampaikan, total poduksi baja kasar seperti slab dan billet mencapai 7,8 juta ton pada tahun 2017, sementara jumlah konsumsi nasional sebanyak 13,6 juta ton. “Saat ini, pemerintah sedang gencar membangun berbagai fasilitas seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, bandara, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya di seluruh Indonesia,” sebutnya.

Untuk itu, masih tersedia banyak peluang bagi industri baja nasional bisa mengisi kebutuhan tersebut. Apalagi, sektor manufaktur pengguna baja juga sedang tumbuh seperti industri otomotif. “Ada juga sektor lainnya yang memerlukan baja sebagai bahan baku, di antaranya industri perkapalan, alat berat, dan migas,” imbuhnya.

Doddy menegaskan, pemerintah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat menarikinvestasi baru dan mendorong industri baja yang sudah ada terus melakukan ekspansi. “Kami jugasedang mengakselerasi pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten yang ditargetkan bisamemproduksi hingga 10 juta ton baja pada tahun 2025,” ungkapnya.

Selain itu, Kemenperin mempercepat pembangunan klaster industri baja di Batulicin, Kalimantan Selatan dan Morowali, Sulawesi Tengah. “Sebagai pembina sektor industri, kami ingin memastikan agar seluruh potensi industri baja dari hulu sampai hilir, yang memang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional dapat berperan maksimal,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto menyampaikan, pihaknya menjalankan program dan kebijakan strategis dalam peningkatan daya saingindustri baja domestik. Upaya yang dilakukan, di antaranya implementasi industri 4.0 agar dapatmeningkatkan efisiensi dan produktivitas. Langkah ini juga menjadi kunci mendongkrak nilai tambah danindustri hilir yang berteknologi tinggi untuk kompetitif di global.

Selanjutnya, menyediakan pendidikan dan pelatihan yang link and match dengan dunia industri saat ini. “Kami juga menerapkan persyaratan konten lokal dalam proyek infrastruktur serta mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk baja,” ungkap Harjanto. Saat ini, terdapat 28 SNI wajib untuk produk baja dalam rangka meningkatkan kualitas dan keamanan di industri baja domestik.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah juga bertekad untuk melindungi pasar industri baja di dalam negeri dari serbuan produk impor seiring dengan peningkatan kapasitas produksi di tingkat global. Untuk itu, diperlukan upaya sinkronisasi kebijakan yang berpihak kepada industri baja nasional mengingat potensi pasar domestik yang masih prospektif ke depannya.

”Industri baja di Indonesia semakin memperkuat struktur manufakturnya, karena tidak hanya memasok untuk sektor konstruksi, tetapi kini sudah mampu memenuhi kebutuhan sektor manufaktur lainnya seperti industri otomotif. Langkah ini diyakini dapat mendorong industri baja domestik menjadi sektor yang diperhitungkan di kancah dunia melalui kemampuan teknologi dan kualitas produknya yang bersaing,” papar Menperin. (Humkemenperin-Red)

Kemenperin Dorong Industri Pengolahan Kopi Nasional

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi di dalam negeri termasuk skala industri kecil dan menengah (IKM). Guna merealisasikannya, langkah strategis yang telah dilakukan, antara lain memfasilitasi bantuan peralatan produksi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta promosi melalui kegiatan pameran di dalam dan luar negeri.

“Upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan kopi di dalam negeri termasuk sektor IKM agar mampu kompetitif di pasar domestik hingga internasional,” kata Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (18/10).

Dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 15-17 Oktober 2018, Kemenperin ikut berpartisipasi dengan menggelar Seminar Kopi Indonesia. "Kami memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang keunggulan kopi Indonesia dan daya saing industrinya," ujar Gati.

Selain seminar, Kemenperin juga memfasilitasi keikutsertaan IKM pengolahan kopi pada Pameran Hari Kopi Internasional. Empat IKM kopi tersebut berasal dari Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. “Kami memfasilitasi melalui open booth yang dilengkapi dengan coffee bar corner termasuk peralatan dan barista untuk penyajian kopi, serta ruang untuk menikmati kopi bagi para pengunjung,” ungkapnya.

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia merupakan lokasi yang cocok untuk budidaya kopi. Karenanya, pembudidayaan dan pengelolaan specialty coffee Indonesia merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan. “Saat ini, Indonesia sudah banyak memiliki jenis specialty coffee yang tidak ada di negara lain,” papar Gati.

Istilah specialty coffee merujuk pada kopi yang memiliki cupping test score di atas 80 poin. Penilaian ini berdasarkan aroma dan rasa yang khas dan istimewa di atas kopi rata-rata pada umumnya.

Pengembangan kopi khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku IKM, asalkan mampu menjaga kualitas bahan baku dan proses pengolahannya. “Hal-hal inilah yang menjadi kekuatan yang perlu dimanfaatkan bagi para pelaku IKM untuk terus meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka dalam industri pengolahan kopi,” tuturnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Abdul Rochim menyampaikan, pada tahun 2017, produksi kopi di Indonesia mencapai 637,5 ribu ton. Jumlah tersebut membuktikan bahwa stok kopi dalam negeri diperkirakan masih mengalami surplus hingga tahun 2020, sehingga bahan baku industri kopi masih cukup terjamin. Karena itu perlu dilakukan upaya optimalisasi pada sektor industri pengolahan dan pengembangan pasar kopi olahan.

Di kancah global, ekspor produk kopi olahan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, ekspornya mencapai 467.790 ton atau senilai USD1,19 miliar dengan negara tujuan utamanya antara lain Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, dan Malaysia.

Kemenperin memproyeksi, pertumbuhan konsumsi produk kopi olahan di dalam negeri meningkat rata-rata 7 persen per tahun. Ini didorong oleh pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. (Humkemenperin-Red)

Kemenperin Selesaikan Kajian Perpres Kendaraan Listrik

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan pengkajian terhadap rencangan Peraturan Presiden tentang kendaraan bermotor listrik. Selanjutnya, Kemenperin mengirim resmi draf kebijakan tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 15 Oktober 2018 untuk dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

“Dalam proses penyusunan Perpres kendaraan Listrik, diperlukan kajian, koordinasi dan pembahasan yang intensif dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Rabu (17/10).

Menurut Putu, beberapa pihak yang dilibatkan, antara lain dari akademisi, pelaku industri dan institusi terkait untuk menyempurnakan substansinya serta menyelaraskan dengan peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Sehingga untuk mengharmonisasikan masukan-masukan yang ada, memang membutuhkan proses pembahasan yang cukup lama agar memastikan bahwa arah kebijakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung tumbuhnya industri otomotif nasional,” paparnya.

Dalam proses pembahasan di Kemenperin, lanjut Putu, pihaknya melakukan rapat dan diskusi untuk mendapatkan masukan secara komprehensif dari seluruh stakeholder terkait. Misalnya, asosiasi industri otomotif nasional yang meliputi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), serta Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO).

Selain itu, institusi independen seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Institut Otomotif Indonesia (IOI). “Kami juga melakukan pembahasan dengan para peneliti, institusi pendidikan seperti LPEM UI dan ITB, serta pelaku industri lokal di antaranya GESITS, Molina, Aplikabernas, dan MAB,” sebutnya.

Putu menjelaskan, melalui kesepakatan antar kementerian pada April 2018 lalu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pembahasan rancangan Perpres kendaraan listrik yang sebelumnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dialihkan pembahasannya ke Kemenperin.

“Karena dalam draft Perpres masih terdapat pasal-pasal khususnya yang terkait dengan Bab mengenai pengembangan industri, yang kami anggap belum sejalan dengan arah dan kebijakan industri otomotif nasional sehingga perlu diselaraskan dengan peraturan dan perundangan yang mengaturnya,” ujarnya.

Kemenperin melihat, industri otomotif di Indonesia masih menunjukkan geliat positif dalam upaya meningkatkan kinerjanya di tengah tekanan dinamika perekonomian global. Sektor strategis ini semakin memperdalam struktur manufakturnya sehingga diyakini akan lebih berdaya saing global serta mampu memenuhi kebutuhan di pasar domestik dan ekspor.

Pada tahun 2017, industri otomotif berkontribusi kepada perekonomian nasional sebesar 10,16 persen serta mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 350 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang. (Humkemenperin-Red)

Pacu Pertumbuhan Ekonomi di Asia, Indonesia-Singapura Berpotensi Besar Jadi "Twin Engine"

Singapura, BP -- Indonesia dan Singapura berpotensi besar menjadi twin engine (mesin ganda) untuk berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi di Asia. Apalagi, kedua negara semakin agresif menjalin kerja sama yang strategis mulai dari kemitraan sektor industri, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

“Dengan kolaborasi, tentunya akan tercipta peluang ekonomi yang lebih besar. Jadi, saat ini tidak ada ‘kompetisi’ antara Indonesia dan Singapura,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Indonesia-Singapore Business Roundtable di sela rangkaian Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) 2018 di Singapura, Selasa (16/10). Kegiatan ini dihadiri pejabat pemerintah, penyedia jasa solusi, pelaku industri, akademisi, dan asosiasi usaha.

Menperin menjelaskan, langkah sinergi yang dilakukan RI-Singapura bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan kedua negara sehingga nantinya sama-sama menguntungkan dan membawa kesejahteraan masyarakat. “Maka itu, peningkatkan kerja sama dalam kesiapan memasuki revolusi industri 4.0 saat ini, menjadi sarana yang tepat untuk mendongkrak produktivitas,” tuturnya.

Airlangga juga melihat, masing-masing negara memiliki keunggulan yang saling mendukung, terutama di tengah bergulirnya era digital. Misalnya, Indonesia sudah memiliki empat perusahaan rintisan (startup) yang mencapai status unicorn atau punya valuasi bisnis lebih dari USD1 miliar. “Saat ini, ada Go-Jek, Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia. Kami proyeksi pada tahun-tahun mendatang akan ada startup lain yang juga mencapai status unicorn,” ungkapnya.

Sementara itu, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun 2017, Negeri Singa telah menanamkan modalnya hingga USD8,4 miliar atau berkontribusi 26,2 persen dari total investasi asing di Indonesia. Capaian ini melampaui Jepang sebesar USD5 miliar (15,5%), China USD3,4 miliar (10,4%), Hong Kong USD2,1 miliar (6,6%), dan Korea Selatan USD20 miliar (6,3%).

Pada semester I tahun 2018, investasi Singapura ke Indonesia tercatat hingga USD5,04 miliar atau naik 38 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. “Sedangkan, di tahun 2017, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Singapura menembus USD9 miliar, yang menjadikan Singapura sebagai tujuan terbesar kelima dalam pengapalan produk manufaktur nasional,” paparnya.

Pengalaman kerja sama RI-Singapura juga terwujud dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. “Saat ini, kami sudah memiliki lebih dari 43 tenant di KIK. Selanjutnya, kami tengah memfokuskan untuk pengembangan Politeknik Furnitur di kawasan tersebut,” ungkap Menperin.

Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diproyeksikan menyerap potensi investasi sebesar USD500 juta. Pada tahap pertama, lahan yang akan digarap seluas 1.000 hektare dengan target 300 tenant dan bakal menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang hingga tahun 2025.

Airlangga menambahkan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kejuruan terutama untuk mengisi kebutuhan di sektor industri. “Guru dan dosen dari Indonesia telah dikirim untuk mengikuti program pelatihan vokasi di Singapura, seperti di bidang permesinan, pembangkit listrik, dan teknik otomasi industri,” jelasnya.

Bahkan, potensi kolaborasi RI-Singapura ke depannya akan dijalin di bidang ekonomi digital seiring dengan berjalannya era revolusi industri 4.0. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan Nongsa Digital Park di Batam sebagai wujud konkret kesepakatan kedua Kepala Pemerintahan untuk menjadikan Batam sebagai ‘digital bridge’ Singapura ke Indonesia.

Komitmen kerja sama bilateral yang baru saja terjalin, yakni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian RI Ngakan Timur Antara dengan CEO Enterprise Singapore, Png Cheong Boon. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan Pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG) 2018.

Ruang lingkup pelaksanaan MoU yang akan dikolaborasikan bersama, antara lain menghubungkan industri Indonesia dengan penyedia teknologi Singapura, mengeksplorasi inisiatif untuk mendorong adopsi solusi inovasi manufaktur antar industri, dan pengembangan kurikulum pelatihan terkait Industri 4.0 untuk industri Indonesia.

MoU tersebut juga mendukung penerapan Making Indonesia 4.0 guna memacu lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektonika. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandangani (11/10/2018) sampai dua tahun ke depan dan dapat diperpanjang kembali dalam periode waktu yang sama.

Resmikan gerai fesyen

Pada kesempatan berbeda, Menperin Airlangga meresmikan pembukaan gerai fesyen D2-1 di Paragon Mal, Singapura, Selasa (16/10/2018) petang. Toko ini akan menampilkan berbagai produk fesyen dari seluruh daerah Indonesia. Saat ini, sudah ada 30 desainer lokal memamerkan karyanya, yang antara lain berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Padang dan Makassar.

“Ini menunjukkan bahwa produk high fashion Indonesia dijual di salah satu mal yang sangat prestisius di Singapura, yaitu di Paragon. Artinya, sangat bagus untuk Indonesia karena sudah membuka peluang bagi high fashion memperluas pasarnya di pusat Orchard Road, Singapura,” paparnya.

Menperin meyakini, gerai tersebut dapat menjadi sarana meningkatkan ekspor produk fesyen nasional. Apalagi, busana buatan Indonesia sudah dikenal kualitasnya di kancah internasional. Capaian ini tidak terlepas dari peran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang telah terintegrasi sehingga berdaya saing tinggi dan berkontribusi signfikan terhadap perkonomian nasional.

Sepanjang tahun 2017, ekspor industri fesyen Indonesia mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dari tahun sebelumnya.Sementara pada periode Januari-Juli 2018, nilai pengapalan produk TPT Indonesia mencapai USD7,74 miliar dan ditargetkan hingga akhir tahun 2018 bisa menembus sebesar USD14 miliar.

“Dengan adanya outlet seperti ini, produk fesyen Indonesia bisa semakin terkenal di mancanegara. Ini juga menjadi kesempatan bagus bagi para desainer atau perajin kita agar lebih produktif dan inovatif,” tuturnya. Apalagi, wastra Nusantara seperti batik dan tenun memiliki keunikan motif yang beragam dan telah menggunakan pewarna alam yang ramah lingkungan.

Menperin pun menyatakan, pihaknya terus aktif mempromosikan produk unggulan Indonesia melalui keikutsertaan di pamerang tingkat nasional maupun internasional. “Kita punya Indonesia Fashion Week dan beberapa event lainnya untuk mempromosikan fesyen Indonesia. Selain itu, kita juga ada Indonesia Moslem Fashion Week, dengan harapan Indonesia menjadi pusat fesyen muslim dunia,” imbuhnya.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya berharap, peningkatan promosi fesyen nasional dapat merambah ke negara lain. Pasalnya, saat ini penjualannya bisa melaui sistem online maupun offline. “Pembukaan outlet ini bukti konkret dari promosi yang membawa feedback bagus bagi kita semua,” jelasnya. (Humkemenperin-Red)

Indonesia Kiblat Busana Muslim Dunia 2020, Kemenperin Sempurnakan Industri Fesyen Muslim

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian sedang menyempurnakan peta jalan pengembangan industri fesyen muslim untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia pada tahun 2020. Langkah strategis ini dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas.

“Peta jalan tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk semua pihak dalam peningkatan daya saing industri fesyen muslim nasional dan pengembangan bisnis busana muslim yang mampu menembus pasar dunia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih pada acara diskusi "Penyusunan Roadmap Pengembangan IKM Fesyen Muslim" di Jakarta, Selasa (16/10).

Menurut Gati, industri fesyen muslim yang termasuk kelompok 16 sektor kreatif mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 3,76 persen di tahun 2017. Pada periode tersebut, ekspor industri fesyen mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dari tahun sebelumnya. “Capaian itu menunjukkan bahwa industri fesyen nasional memiliki daya saing di pasar internasional,” tuturnya.

Pengembangan industri fesyen muslim di dalam negeri juga semakin berpotensi seiring dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 238,8 juta orang atau 88 persen dari total populasi pada tahun 2030. Bahkan, konsumsi fesyen muslim di Indonesia mencapai USD13,5 miliar atau masuk dalam jajaran lima besar dunia, menunjukkan bisnis busana muslim di Tanah Air dinilai prospektif hingga masa depan.

Penyusunan peta jalan, lanjut Gati, memprioritaskanprogram-program yang akan dilakukan termasuk mengenai ketersediaan bahan baku agar dapat menjaga keberlanjutan produksinya. ”Ketersediaan bahan baku produk fesyen ini agar kita tidak perlu lagi impor, seperti bahan baku kapas dan wool,” jelasnya.

Dalam upaya menjamin pasokan bahan baku, Kemenperin juga berkoordinasi dengan kementerian terkait. “Contohnya, Kementerian Kehutanan sedang mengembangkan dua jenis ulat yang dapat dijadikan bahan baku sutera, sehingga nantinya kebutuhan sutera bisa dipenuhi dari dalam negeri,” imbuhnya.

Guna meningkatkan kolaborasi, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal IKM melaksanakan focus group discussion untuk memperoleh masukan dalam penyusunan peta jalan pengembangan IKM fesyen muslim. Kegiatan ini dihadiri dari perwakilan pemerintah yang meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Ekonomi Kreatif, kemudian akademisi, desainer, asosiasi, dan pelaku industri fesyen muslim.

Selama ini, pemerintah gencar mendorong industri fesyen di dalam negeri untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, agar mampu kompetitif di kancah global, pemerintah juga terus berupaya memacu kompetensi sumber daya manusia di sektor ini. (Humkemenperin-Red)

Ketua Komite SMPN 4 Kota Pangkalpinang: Pembelian 30 Unit Komputer Sesuai Prosedur

Babel, BP -- Mengenai ada dugaan pemberitaan dari berbagai media online tentang ada sumbangan para siswa atas rencana pembelian 30 unit komputer telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jumli selaku Ketua Komite SMPN 4 Kota Pangkalpinang,Provinsi Babel menegaskan "Sumbangan para siswa atas rencana pembelian 30 unit komputer telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Untuk mengklarifikasi adanya permasalahan atas informasi paksaan kepada Wali murid untuk sumbangan pembelian komputer jumli pun menambahkan "Dasar penetapan sumbangan berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 yaitu Pasal 10 dan 11, dimana pihak sekolah melalui perwakilan siswa yaitu Komite Sekolah dapat memungut sumbangan untuk keperluan pendidikan," terangnya.

Kemudian, dirinya sampaikan proses penetapan sumbangan terhadap para siswa tersebut telah disetujui para Wali murid melalui forum rapat resmi komite sekolah, adapun sebelumnya melalui surat undangan yang diedarkan telah tercantum bagi wali murid yang berhalangan hadir dalam rapat berarti  menyetujui keputusan kesepakatan bersama hasil rapat.

"Pihak Komite tidak akan memungut sumbangan tanpa ada persetujuan Wali murid, terkait besaran sumbangan,Wali muridlah yang menyepakati, itu pun dapat di bayar dengan cara dicicil," katanya didampingi Kepala Sekolah SMPN 4 dan salah seorang Wali Murid bertempat di SMPN 4 Kota Pangkalpinang, Selasa (16/10 ).

Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Pangkalpinang Arman menjelaskan rencana pembelian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang akan dihadapi para siswa kelas 9 mendatang.

"Melihat kondisi dan rencana panjang sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana maksimal dalam menghadapi ujian berbasis komputer tersebut, maka pihak sekolah mendiskusikan  permasalahan tersebut kepada Komite untuk disampaikan kepada pada Wali murid, agar dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan anak didik mereka," terangnya.  (Sur L-red).

Menperin: Revolusi Industri 4.0 Akan Berikan Arah Baru Dalam Bisnis di Sektor Manufaktur

Singapura, BP -- Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Benua Kuning tersebut. Asia tidak lagi sebagai pusat produksi berbiaya rendah, tetapi akan menjadi garda depan baru untuk transformasi era digital di kancah global.

“Revolusi industri 4.0 akan memberikan arah baru dalam bisnis di sektor manufaktur, terutama dalam peningkatan kegiatan produksi serta penelitian dan pengembangan (R&D). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pengambil kebijakan dan pelaku industri untuk memaksimalkan potensi industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi pembicara pada diskusi panel Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) 2018 di Singapura, Selasa (16/10).

Riset terbaru yang dirilis oleh Microsoft dan IDC Asia/Pacific mengungkapkan, transformasi digital dapat melipatgandakan pendapatan di sektor manufaktur. Ada tambahan sebesar USD387 miliar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) pada produk domestik bruto (PDB) di kawasan Asia Pasifik, sehingga akan menjadi USD8.399 triliun pada 2021.

Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia pada 2017 tercatat mencapai Rp13.588,8 triliun. Perolehan itu di atas Belanda, Turki, dan Swiss, sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Jadi, sekarang Indonesia sudah masuk one trillion dollar clubdan berada dalam jajaran 20 negara dengan PDB terbesar di dunia,” ungkap Airlangga. Bahkan, McKinsey selaku perusahaan konsultan manajemen multinasional, memproyeksi Indonesia dapat membuka peluang bisnis dan meningkatkan PDB hingga USD3,7 triliun pada tahun 2030.

“Guna mencapai target tersebut, Indonesia telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi menerapkan revolusi industri generasi keempat dan memberikan arah jelas bagi pengembangan industri nasional yang berdaya saing global di masa depan,” paparnya.

Dengan industri 4.0, Indonesia ditargetkan menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030. Hal ini ditopang melalui peningkatan kembali nett ekspor 10 persen kepada PDB, peningkatan output sekaligus mengatur pengeluaran biaya hingga dua kali dari rasio produktivitas biaya saat ini, dan pengembangkan kapabilitas inovasi industri melalui alokasi anggaran 2 persen untuk kegiatan R&D.

Menurut Menperin, selama ini industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi PDB Indonesia. “Industri manufaktur berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena memberi efek yang luas bagi peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, penambahan pajak dan cukai, serta penerimaan devisa dari ekspor,” sebutnya.

Pada triwulan II tahun 2018, industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja yang positif, dengan tumbuh hingga 4,41 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar 3,93 persen. Bahkan, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi PDB nasional yang tercatat di angka 19,83 persen.

Revitalisasi manufaktur

Airlangga optimistis, pelaksanaan Making Indonesia 4.0 mampu mendorong perbaikan dan revitalisasi sektor manufaktur nasional. “Industri 4.0 membuka kesempatan untuk merevitalisasi sektor manufaktur lewat percepatan inovasi, penciptaan nilai tambah, serta peningkatan produksi, kualitas dan efisiensi,” ujarnya.

Untuk penerapan awalnya,peta jalan tersebut berfokus pada lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika. “Kelima sektor industri itu telah berkontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” imbuhnya.

Menurut Menperin, efisiensi operasional di sektor industri akan membuka potensi pada pertumbuhan produktivitas. “Untuk memanfaatkan peluang ini, perlu didukung dengan penggunaan teknologi terkini dalam proses produksi,” tuturnya.

Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Penguasaan teknologi tersebut menjadi penentu daya saing industri.

Di era digital, aktivitas sektor manufatur tidak lagi sekadar melibatkan mesin dalam proses produksinya. Saat ini, beberapa pabrikan sudah melompat lebih jauh, yakni memadukan dengan internet of things (IoT) atau kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang menjadi ciri dari industri 4.0.

“Oleh karena itu, untuk mendukungnya, diperlukan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, teknologi cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband,” sebut Airlangga. Menurutnya, Indonesia punya potensi dan peluang yang baik untuk bertransformasi ke arah ekonomi digital tersebut.

Saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah setelah meluncurkan Making Indonesia 4.0, antara lain memacu investasi untuk meningkatkan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital, mengikutsertaan industri kecil dan menengah (IKM) serta mendorong pembangunan pusat teknologi dan inovasi. “Namun demikian, talents merupakan kunci kelancaran implementasi Making Indonesia 4.0,” tegas Menperin.

Untuk itu, pemerintah mengambil langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan industri dan membangun teknologi digital melalui program pendidikan vokasi. “Kami sudah luncurkan mulai dari tingkat SMK hingga politeknik lewat program link and match dengan industri,” jelasnya.

Melalui Making Indonesia 4.0, Indonesia juga berupaya mereformasi kurikulum pendidikan, melibatkan industri melalui program silver expert, dan memberikan fasilitas insentif fiskal. Untuk kurikulum, ditekankan pada pengajaran bidang Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM).

“Upaya up-skilling dan reskilling SDM menjadi mutlak dalam meningkatkan kapabilitas industri agar dapat memanfaatkan teknologi digital,” kata Airlangga. (Humkemenperin-Red)

Kemenperin Susun Pedoman Kawasan Industri 4.0 'Eco Industrial Park'

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian telah menyusun pedoman untuk pengembangan kawasan industri generasi keempat atau disebut Eco Industrial Park. Upaya ini merupakan hasil kolaborasi Kemenperin dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atau badan kerja sama internasional pemerintah Jerman.

“Pedoman tersebut memuat kriteria-kriteria agar suatu kawasan industri bisa disebut eco industrial park,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (16/10). Hal ini juga telah dipaparkannya dalam kegiatan Eco Industrial Parks for Green Industry pada acara 5th Green Industry Conference di Bangkok, beberapa waktu lalu.

Isi pedoman itu antara lain terkait tentang manajemen dan pelayanan kepada tenant, fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, efisiensi sumber daya dan energi, pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ngakan, yang membedakan kawasan industri generasi keempat dengan generasi sebelumnya adalah penambahan konsep ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung serta bangunan yang ada di kawasan industri tersebut. “Konsep eco industrial park ini dapat diterapkan baik untuk kawasan industri yang sudah ada maupun kawasan industri baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, langkah mendorong pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan ini juga merupakan wujud komitmen Kemenperin terhadap pelaksanaan program industri hijau yang telah dirintis sejak tahun 2009, dengan ditandai pula keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Manila Declaration.

“Program industri hijau sendiri kemudian menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,” tegasnya.

Bahkan, sejalan dengan inisiatif dari penerapan Making Indonesia 4.0, di mana fokus untuk mendesain ulang zona industri dan mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. “Kawasan industri generasi keempat nanti dicirikan sebagai pusat pertumbuhan kota baru. Hal ini dimungkinkan karena semua fasilitas sudah saling terintegrasi dengan satu sama lainnya,” tutur Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya terus mendorong industri nasional untuk mendukung program ekonomi berkelanjutan. “Industri manufaktur berperan penting dan memberikan dampak luas dalam mewujudkan circular economy di Indonesia,” ujarnya.

Konsep circular economy juga dinilai berkontribusi besar dalam menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menjadi tujuan ke-12 pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Menperin, Indonesia tengah melihat konsep ekonomi keberlanjutan sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor manufaktur. Upaya yang dilakukan, misalnya melalui pelestarian lingkunganserta peggunaan teknologi bersih, biokimia, dan energi terbarukan.

“Oleh karenanya, pemerintah akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa mendatang, dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui pemberian insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk investasi yang ramah lingkungan,” paparnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan, pihaknya menyambut baik atas perhatian pemerintah terutama Kemenperin yang fokus pada pengembangan kawasan industri sebagai sarana penopang implementasi industri 4.0. “HKI terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia,” tuturnya.

Sanny menyebutkan, hingga saat ini, jumlah kawasan industri yang telah tergabung di HKI sebanyak 87 kawasan industri dengan luasan area mencapai 86,8 ribu hektare di 18 provinsi. “Total industri yang sudah dibangun lebih dari 9 ribu perusahaan manufaktur,” ungkapnya.

Kemenperin mencatat, selama periode tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi di tiga tahun terakhir tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp103 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga Rp23,5 triliun.

Kemudian, investasi sektor manufaktur di 13 kawasan industri baru pada tahun 2018 ini diproyeksi bisa menembus angka Rp250,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 112 ribu orang. Ke-13 kawasan industri baru itu meliputi KI Morowali, KI/KEK Sei Mangkei, KI Bantaeng, KI JIIPE Gresik, KI Kendal, KI Wilmar, KI Duma, KI Konawe, KI/KEK Palu, KI/KEK Bitung, KI Ketapang, KI/KEK Lhokseumawe, dan KI Tanjung Buton. (Humkemenperin-Red)

Tingkatkan SDM, Indonesia Siapkan Langkah Strategis Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital

Jakarta, BP -- Indonesia sedang menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu caranya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang melek terhadap teknologi terkini.

“Di tahun 2030, agar Indonesia siap menjadi e-economy, dibutuhkan sebanyak 17 juta human talents yang melek teknologi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai ikut pertemuan antara Komite Pengarah Pelaksanaan Peta Jalan Sistem E-dagang dengan pendiri Alibaba Group, Jack Ma di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WBG) 2018. Anggota Komite Pengarah Pelaksanaan Peta Jalan Sistem E-dagang yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menperin Airlangga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Menperin menyampaikan, Alibaba ingin membangun Jack Ma Institute of Entrepreneurs di Indonesia. Upaya ini bakal turut berkontribusi dalam menumbuhkan wirausaha dan SDM terampil melalui peran pendidikan sesuai kebutuhan di era ekonomi digital. “Tentunya mereka sudah punya model sendiri dan diharapkan menjadi prototype untuk menciptakan SDM kita lebih berkualitas,” tuturnya.

Saat ini, Alibaba sudah menerima beberapa pejabat Indonesia yang ikut pelatihan mengenai perkembangan teknologi digital di China. Para peserta ini melihat langsung fasilitas di sana. Selanjutnya, akan disusul dengan pelatihan untuk para tech leaders. "Kemudian, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan trainning lanjutannya,” terang Airlangga.

Mengenai materi yang akan diberikan dalam pelatihan di Jack Ma Institute of Entrepreneurs, menurut Menperin, masih digodok bersama dan nanti difinalkan oleh Jack Ma. Beberapa materi yang menjadi fokus perhatian di antaranya terkait tentang pengelolaan komputasi awan (cloud computing), teknologi keuangan (termasuk blockchain), dan infrastruktur internet.

“Sedangkan, pemerintah akan menyiapkan regulasinya, seperti mengenai fintech. Tetapi untuk yang lain, Jack Ma hadir sebagai advisor pemerintah. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan seandainya untuk mendorong sistem bantuan sosial melalui fintech,” paparnya.

Airlangga menegaskan, langkah kolaborasi dalam membangun kualitas SDM dan penerapan teknologi digital ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. “Di dalam roadmap, kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1-2 persen serta potensi penambahan sebesar USD200 miliar di tahun 2030,” ungkapnya.

Sementara itu, Jack Ma menjelaskan, pihaknya menargetkan setiap tahun dapat mencetak seribu pemimpin teknologi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. “Kami akan memberi banyak kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk belajar, misalnya melalui pelatihan bagi 300 pengembang dan insinyur tentang pengelolaan komputasi awan,” ujarnya.

Ma menambahkan, penting bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam meningkatkan kompetensi SDM. “Karena ketika orang semakin bertambah, pikiran orang berubah, dan keterampilan orang meningkat, maka kita harus dapat memasuki periode digital,” ucapnya. Ia pun menekankan pentingnya mengasah keberanian anak muda untuk terus berinovasi.

Lebih lanjut, Alibaba siap membantu pertumbuhan bisnis untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia. Untuk itu diperlukan penciptaan ekosistem bisnis yang serba digital. “Kami akan membuat Indonesia menjadi masyarakat non-tunai. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih efisien dan usaha kecil dan menengah bisa meraup lebih banyak uang,” imbuhnya.

Ma juga optimistis, pemerintah dan pengusaha di Indonesia bisa segera memsuki era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi terkini. “Seluruh bisnis di Indonesia bisa dituangkan menjadi e-cloud, e-commerce, dan e-payment,” pungkasnya.

Ekspor Produk Manufaktur

Pada kesempatan yang sama, Menperin mengutarakan bahwa Indonesia akan berupaya meningkatkan nilai ekspor produk manufaktur ke pasar China secara langsung. Sasaran ini bakal dicapai melalui keikutsertaan pada 11.11 Global Shopping Festival, ajang pesta diskon besar-besaran di China yang diselenggarakan setiap 11 November dan sebelumnya dikenal sebagai Singles' Day (Hari Jomblo).

“Ada lima produk unggulan kita yang dipilih, yaitu kopi, crackers, kerupuk udang, mi instan, dan sarang burung wallet,” sebutnya. Jadi, komoditas ini diikutkan dalam penjualan daring di platform e-dagang milik Alibaba Group. Selain memiliki kualitas bagus, produk-produk tersebut dinilai diminati banyak oleh konsumen Negeri Tirai Bambu.

“Alasannya dipilih karena produk tersedia dalam jumlah yang besar, kemudian siap untuk launch di China, serta delivery dan logistiknya sudah siap. Jumlah ordernya kita tidak bataskan, jadi kita siapkan produk-produk tersebut untuk menerima unlimited order,” papar Airlangga.

Menurut Menperin, ajang 11.11 menjadi momen penting dan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menunjukkan daya saing produk indutri manufaktur nasional yang telah mampu kompetitif di kancah global. Partisipasi ini dinilai pula mampu memperluas pasar ekspor produk nasional.

“Ketika dibahas dengan Alibaba, mereka melihat lima produk kita tersebut yang siap. Ini yang menjadi target pasarnya di China. Alibaba akan mempromosikan produk ini sejak awal bulan November, termasuk nanti ada pidato atau presentasi dari Presiden Jokowi terkait produk tersebut,” jelasnya.

Gelaran 11.11 yang digawangi perusahaan e-commerce raksasa China Alibaba Group ini menjadi salah satu perhelatan belanja paling dinanti di Negeri Tirai Bambu dengan lebih dari 10 juta unit produk yang ditawarkan. Pada tahun 2017, Alibaba menembus rekor penjualan pada Hari Jomblo itu dengan meraup transaksi fantastis, yaitu sebesar USD25 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun dalam tempo 24 jam saja.

“Seteleh double eleventh, Indonesia akan dapat special pavilion, dan akan dibuat untuk lebih dari lima produk. Semua transaksi dilakukan secara online, tetapi barang dikirim secara offline. Oleh karena itu, barang harus ready di sana sehingga memudahkan untuk logistiknya,” jelas Airlangga.

Dalam penyelenggaraan event tersebut, pemerintah akan melibatkan Kadin Indonesia guna membuka peluang kerja sama dan transfer teknologi. “Mereka akan diundang untuk melihat perusahaan China yang banyak diminati publik di sana, melihat produksinya dan sistem warehouse. Karena saat ini mulai terintegrasi dari produksi, warehouse sampai ke konsumen,” imbuhnya. (Humkemenperin-Red)