Berita Utama

HEADLINE

Nasional

Daerah

Hukum

Metropolitan

Kriminal

Politik

Keluarga Korban Dugaan Pemerasan Minta Polda Jabar Tindak Tegas Oknum Polisi "Pembeking" Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia

Bogor, BP -- Penangkapan terduga penyalahguna narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bogor diduga menyalahi prosedur dan batal demi hukum.

Pasalnya tanpa adanya surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga, ketiga warga yg bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga tiba-tiba dijebloskan ke panti rehab di Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia.

Berita acara yang diperlihatkan kepada media dan kuasa hukum ketiga warga tidak bernomor dan tidak dibunuhi tanda tangan dan stempel resmi dari pihak kepolisian.

Bahkan menurut kuasa hukum ketiga warga bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga, pihaknya selaku kuasa hukum tidak diberikan berkas-berkas yang membuat klienya bisa direhabilitasi di yayasan tersebut.

"Kami datang tidak diberikan berkas tidak lengkap yang berkaitan dengan klien kami yang tiba-tiba berada di yayasan ini untuk direhab," jelas Fachri, SH, Rabu (16/9), dikutip indikasinews.com

Pihaknya menyayangkan sikap yayasan yang tidak kooperatif terhadap kuasa hukum kliennya.

"Sangat disayangkan sekali pihak yayasan terkesan tidak kooperatif kepada kami," lanjut Fachri.

Hasil Test Urine Negatif

Keterangan dari pihak keluarga ketiga orang keluarganya tersebut, hasil test urine negatif.

"Padahal Jelas-jelas, Si Egi mpok nya si Iyan lihat hasil tes urinenya negatif," ujar Asep, paman salah seorang warga tersebut.

Pemerasan Bermodus Penangkapan

Menurut informasi yang dihimpun indikasinews.com, pihak keluarga dari ketiga warga tersebut tidak pernah menerima surat pemberitahuan penangkapan oleh anggota Polres Bogor terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Saya tidak pernah mengetahui ada surat pemberitahuan penangkapan kepada kami selaku keluarga," ujar Asep, paman dari salah seorang warga tersebut.

Asep menyayangkan sikap kepolisian yang tiba-tiba mengirim keluarganya ke Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan menurutnya ketiga orang tersebut dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menggunakan narkoba.

"Yang saya tahu, saudara saya itu tidak mengakui menggunakan narkoba, apalagi yang saya tahu kalau pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba pada mereka (ketiga warga-red)," lanjut Asep menerangkan.

Ia merasa kalau yang dialami keluarganya ini diduga menjadi korban pemerasan bermodus penangkapan.

"Dari informasi keluarga saya yang lain, pihak yayasan melakukan negosiasi agar ketiga orang tersebut bisa dikeluarkan dari yayasan. Mulai dari Rp30 juta hingga turun Rp17juta," tandas Asep.

Apa yang dilakukan Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia ini sepertinya menyalahi prosedur penerimaan penyalahguna ataupun pecandu narkoba. Malah pihak yayasan terkesan menutup-nutupi kejadian ini.

"Saya dan keluarga bersama kuasa hukum ditolak masuk untuk menemui keluarga kami yang ditahan di yayasan tersebut. Malah kami disuruh menemui kuasa hukum yayasan," terang Asep.

Padahal, lanjut Asep, urusannya dengan kuasa hukum yayasan apa? Apakah segala sesuatunya di yayasan tersebut diurus oleh kuasa hukum mereka.

"Biasanya kalau urusan informasi itu adanya di kehumasan atau bagian lainnya, kenapa harus menemui kuasa hukum mereka," kata Asep saat dirinya ditolak masuk ke dalam yayasan tersebut bersama kuasa hukum.

Asep berharap Polda Jawa Barat untuk menindak tegas oknum polisi di Polres Bogor yang diduga menyalahi prosedur dan diduga ada kerjasama "membekingi" Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia agar tidak ada lagi korban-korban "pemerasan" yang berikutnya dengan dalil rehabilitasi narkoba di Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia, harap asep. (red)

Sumber: indikasinews.com

#poldajabar
#Mabespolri

Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia Diduga Sekap dan Peras Warga Terduga Penyalahguna Narkoba

Jakarta, BP --Tiga orang warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga disekap dan diperas Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan bermodalkan surat berita acara "bodong" dari Polres Bogor.

Pasalnya, berita acara yang diperlihatkan kepada media dan kuasa hukum ketiga warga tidak bernomor dan tidak dibunuhi tanda tangan dan stempel resmi dari pihak kepolisian, dilansir indikasinews.com.

Bahkan menurut kuasa hukum ketiga warga bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga, pihaknya selaku kuasa hukum tidak diberikan berkas-berkas yang membuat klienya bisa direhabilitasi di yayasan tersebut.

"Kami datang tidak diberikan berkas tidak lengkap yang berkaitan dengan klien kami yang tiba-tiba berada di yayasan ini untuk direhab," jelas Fachri, SH Rabu (16/9), dilansir indikasinews.com

Pihaknya menyayangkan sikap yayasan yang tidak kooperatif terhadap kuasa hukum kliennya.

"Sangat disayangkan sekali pihak yayasan terkesan tidak kooperatif kepada kami," lanjut Fachri.

Pemerasan Bermodus Penangkapan

Menurut informasi yang dihimpun indikasinews.com, pihak keluarga dari ketiga warga tersebut tidak pernah menerima surat pemberitahuan penangkapan oleh anggota Polres Bogor terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Saya tidak pernah mengetahui ada surat pemberitahuan penangkapan kepada kami selaku keluarga," ujar Asep, paman dari salah seorang warga tersebut.

Asep menyayangkan sikap kepolisian yang tiba-tiba mengirim keluarganya ke Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan menurutnya ketiga orang tersebut dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menggunakan narkoba.

"Yang saya tahu, saudara saya itu tidak mengakui menggunakan narkoba, apalagi yang saya tahu kalau pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba pada mereka (ketiga warga-red)," lanjut Asep menerangkan.

Ia merasa kalau yang dialami keluarganya ini diduga menjadi korban pemerasan bermodus penangkapan.

"Dari informasi keluarga saya yang lain, pihak yayasan melakukan negosiasi agar ketiga orang tersebut bisa dikeluarkan dari yayasan. Mulai dari Rp30 juta hingga turun Rp17juta," tandas Asep.

Apa yang dilakukan Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia ini sepertinya menyalahi prosedur penerimaan penyalahguna ataupun pecandu narkoba. Malah pihak yayasan terkesan menutup-nutupi kejadian ini.

"Saya dan keluarga bersama kuasa hukum ditolak masuk untuk menemui keluarga kami yang ditahan di yayasan tersebut. Malah kami disuruh menemui kuasa hukum yayasan," terang Asep.

Padahal, lanjut Asep, urusannya dengan kuasa hukum yayasan apa? Apakah segala sesuatunya di yayasan tersebut diurus oleh kuasa hukum mereka.

"Biasanya kalau urusan informasi itu adanya di kehumasan atau bagian lainnya, kenapa harus menemui kuasa hukum mereka," kata Asep saat dirinya ditolak masuk ke dalam yayasan tersebut bersama kuasa hukum. (Red)

Sumber: indikasinews.com

Manajer PTPN III Kebun Sei Kebara Diduga Palsukan Plat Nomor Mobil Dinas

Labusel, BP -- Oknum Manajer PTPN III Kebun Sei Kebara, Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berinisial YAKT diduga mengganti plat mobil dinas. Hal tersebut diketahui saat mobil dinas yang digunakan oknum menejer diganti di SPBU Pinang Awan (Proplat) dengan nopol sebelumnya. 

Informasi yang didapat indikasinews.com, setelah mobil dinas dengan merk Mitsubishi Pajero Sport terparkir di SPBU, sang supir dan oknum menajer terlihat mengganti plat nomor polisi palsu yang digunakan dalam perjalanan. Karena kaget terlihat wartawan saat sedang mengganti plat, sang supir hanya berhasil mengganti plat nopol depan saja, sedangkan plat belakang belum sempat diganti.

Adapun plat nomor polisi (Nopol) asli adalah BK 1149 CC dan yang diduga palsu adalah BK 299 YN. 

Menurut pihak kepolisian yang berhasil dimintai keterangan, hal yang dilakukan oknum manajer jelas salah dan bisa dikenakan Pasal 280 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun ancaman hukumannya pidana paling lama dua bulan atau denda lima ratus ribu rupiah. 

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, YAKT, oknum manajer mengakui pemalsuan nopol yang dipakai pada 28 September 2019.
“benar palsu,” ujar YAKT saat dikonfirmasi. 

YAKT juga mengungkapkan bahwa pemalsuan nopol tersebut dikarenakan untuk mengintai truk angkutan tandan buah segar (TBS) yang menuju pabrik kelapa sawit Sisumut. 

“Itu untuk mengintai TBS yang menuju ke pabrik kelapa sawit di Sumut,” lanjut YAKT menjelaskan. 

Atas kejadian ini, seorang wartawan yang ingin mengabadikan mobil tersebut tergilas kakinya dengan ban mobil yang dipalsukan nopolnya. Hal ini pun diakui YAKT dengan meminta maaf kepada wartawan. (NLS)

PT Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Belum Maksimal Terapkan CSR

Banggai, BP -- Perusahaan PT. JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi di Desa Slamet Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai hingga kini belum ada nampak yang memiliki program Corporate Social Responsblity (CSR) terhadap warga sekitar.

Tokoh Masyarakat Suyadi mengatakan "Penerapan program CSR merupakan satu keharusan dan tanggung jawab sosial dan moral perusahaan terhadap warga sekitar," katanya, (07/09/19).

Suyadi menambahkan dari laporan masyarakat yang diterima pihaknya belum ada Maksimal perusahaan yang menerapkan program CSR secara berkelanjutan dan terarah.

“Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi potensi sumber daya alam, seharusnya tidak hanya sekadar meningkatkan produktifitas tetapi ada sejumlah tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang,” ujarnya.

Dia menegaskan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut bersama membangun daerah dimana tempat mereka beroperasi.

Imbas dari keberadaan perusahaan tersebut dapat dirasakan masyarakat sekitar. Sebaliknya manakala terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang pertama kali mendapat dampak buruk juga warga sekitar perusahaan.

"Kasus ini sudah beberapa kali terjadi saat limbah perusahaan pabrik dan Rencana mulai pembakaran Dulur Pengeboran tersebut di Desa Slamet Harjo jebol mencemari kebisingan dan dampak Masyarakat yang membuat UMKN Ayam Petelur akan kehilangan usaha,” ujar Yadi.

Imbas lain, Dalam hal ini, Tadi mengatakan sejatinya pemerintah harus ikut andil mengawal dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR.

Suyadi juga meminta Pemda Banggai dan DPRD Banggai mendorong terlaksananya penerapan CSR agar program tersebut dapat membantu masyarakat sekitar. Menurut Yadi selain menjamin terealisasinya program CSR perusahaan juga memudahkan penyalurannya. Karena itu, ia menyarankan agar pola penyaluran CSR dilakukan dengan penyalurannya lebih transparsi dan terbuka.

“Kalau sudah ada lembaga yang menangani maka dana CSR itu lebih transparan, jelas mana perusahaan yang memenuhi kewajibannya. Jangan seperti selama ini alasan perusahaan bermacam-macam, ada yang bilang rugi padahal sudah beroperasi bertahun-tahun dan anehnya semua bilang rugi,” tutup suyadi. (AGS-red)

Warga Desa Slamet Harjo Keluhkan Keberadaan JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi

Sulteng, BP -- Winarko warga Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang berprofesi sebagai UMKN Ayam betelur yang Baru memulai dirintisnya sendirinya mengeluhkan dan merasa dirugikan dengan penambangan minyak dan Gas oleh PT Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Senoro 6.

Praktik Minyak dan Gas yang telah berjalan selama kurang lebih 3 Bulan itu diduga telah merusak lingkungan dan kondisi air di tempat tinggal mereka, yang berdampak Air warga menjadi keruh serta membuat tanaman mati dan kekeringan.

Winarko menemukan sejumlah dugaan pelanggaran akibat praktik tambang drilling Senoro 6 tersebut

Winarto mengatakan kepada awak media "Praktik tambang tersebut menimbulkan kerusakan dan pencemaran air, lebih parah lagi usaha ayam petelur mengalami stress dan mati sebanyak 260 ekor disebabkan kebisingan adanya kegiatan drilling Senoro 6 di desa kami," ungkapnya.

Winarko mengeluhkan "Sebelum adanya kegiatan tersebut usaha ayam petelurnya sangat melimpah, kini semenjak adanya kegiatan drilling senoro 6 mengalami kemerosotan dan merugi sekitar Rp350 Ribu perharinya," keluhnya.

Adanya praktik tambang ini kata winarko, diduga berdampak pada hasil telur ternaknya yang berada di 100 meter sekitar lokasi penambangan, akibat bisingnya suara dari alat penambangan.

Sambung winarko “Padahal mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan usaha kecil yang sangat bergantung pada kondisi alam,” sambung Winarko Saat di jumpai di rumahnya Tokoh Masyarakat Suyadi, Jumat (07/08/19).

Winarko berharap kepada instansi pemerintah terkait agar membantu masyarakat khususnya dirinya untuk mencari solusi masalah yang ditimbulkan dari kegiatan drilling senoro 6 tersebut.

"ya, masyarakat dan saya (winarko-red) berharap ada instansi pemerintah terkait yang membantu mencarikan solusi mengenai kegiatan drilling senoro 6 ini, agar tidak berdampak pada usaha masyarakat setempat," tandasnya. (AGS-red)

Tokoh Masyarakat: Banyak Perusahaan Tapi Tenaga Kerja Lokal Belum Jadi Prioritas

Banggai, BP -- Keberadaan Industri Minyak Dan Gas PT. Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Senoro 6 di Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dinilai belum maksimal memprioritaskan tenaga lokal, Hal itu menjadi salah satu penyebab angka pengangguran masyarakat Slamet Harjo masih tergolong tinggi.

Tokoh Masyarakat Desa Suyadi yang sering disapa yadi mengatakan "selama ini investor sangat mudah mendapatkan izin usaha di sejumlah tempat di Kabupaten Banggai. Namun, kemudahan tidak dibarengi dengan pengawasan perekrutan tenaga kerjanya," katanya.

“Kami ingin memastikan apabila kedatangan investor itu membawa dampak positif terhadap pengangguran, Berdasarkan informasi data dari kedinasan kayaknya belum, selalu menyerap tenaga negara asal pengusahanya,” ujarnya, (07/08/19).

Yadi akan terus berusaha melakukan komunikasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus merespons masalah tersebut, jangan sampai tenaga lokal yang terkena dampak pemberhentian hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, dan yang sulit mencari pekerjaan bisa terakomodasi oleh sejumlah pabrik yang dibangun di wilayahnya masing-masing.

“Jadi, tetap kita harus menyuarakan itu, sampai pemerintah merespons dan punya sistem tentang bagaimana cara mengawasi perusahan-perusahaan,” katanya.

“Di Kabupaten Banggai banyak perusahaan, perluasan industri. Perusahaan banyak buka, tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Suyadi.

Selain pemutusan kerja yang menjadi sorotan, lanjut yadi, "ternyata upah di Indonesia pun selalu menjadi permasalahan tersendiri karena masih menetapkan upah minimum, bukan upah yang layak. Sedangkan upah layak itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah yang layak itu sejatinya bisa memberikan angin segar bagi pekerja, Indonesia kalau dikatakan terkait upah memang belum layak karena mengacu pada upah minimum,” Tandasnya. (AGS-Red)

Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar

Jakarta, BP -- Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengecam keras pernyataan-pernyataan verbal yang disampaikan oleh Deni Siregar terkait rencana pelegalan poligami di negeri Serambi Mekkah, Provinsi Aceh. 

"Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan Deni Siregar yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," tulis senator muda jebolan pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini kepada Redaksi, Minggu, 14 Juli 2019.

Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP
Hal itu disampaikan Fachrul, demikian ia senantiasa disapa, merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Deni atas rencana pelegalan poligami di Aceh.

 Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Deni Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) yang akan melegalkan lelaki di Aceh beristri lebih dari satu wanita.

“Kalau tidak paham dengan “Orang Aceh” yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius,” tegasnya mengecam.

Dirinya menyimpulkan bahwa Deni Siregar sengaja membangun opini publik untuk menyerang harga diri orang Aceh dan menyebarluaskan secara sengaja. 

“Dengan pernyataan-pernyataan yang disebarluaskan melalui video itu, Deni telah menyerang secara brutal harkat dan martabat rakyat Aceh. Dia telah menghina kami bangsa Aceh, seolah-olah kami ini masyarakat barbar tidak beradab yang primitif dan hanya berpikir soal kawin-mawin," tambah Fachrul.

Dia berpendapat bahwa Deni punya agenda yang bertendensi buruk untuk membangun opini publik bahwa masyarakat Aceh adalah bangsa yang hina. 

"Deni Siregar dengan membabi-buta mencuplik segelintir pernyataan satu-dua orang Aceh dan kejadian lapangan, lalu menyimpulkan sesuatu seolah-olah seluruh rakyat Aceh yang lebih dari 5 juta orang itu bobrok dan sangat hina semua, ini pemikiran yang sangat dangkal, konyol, dan menyesatkan. Dia menyebarkan hoax yang tidak bisa ditolerir," kecam Fachrul yang terpilih kembali sebagai Senator DPD RI dari Aceh untuk periode kedua, 2019-2024 ini.

Fachrul yang juga Pimpinan Komite I DPD RI dan sering ditunjuk menjadi pimpinan delegasi saat Senator DPD RI melakukan kunjungan kerja keluar negeri itu mengingatkan Deni Siregar untuk berhenti membangun narasi-narasi biadab semacam itu yang justru bukan membangun peradaban tapi akan menumbuhkan antipati dan rasa benci bangsa Aceh terhadap pemerintah pusat. 

"Saya mendesak agar Deni berhenti menebar wacana busuk bernuansa kebencian terhadap bangsa Aceh. Bukan membangun peradaban yang baik, justru akan memunculkan wacana perlawanan dan permusuhan bangsa Aceh terhadap Indonesia," ujar Fachrul dengan mimik serius.

Terkait dengan peredaran video tersebut, Fachrul bersama komponen masyarakat Aceh lainnya sedang mempertimbangkan untuk memproses Deni Siregar ke jalur hukum. 

"Saya peringatkan Deni Siregar untuk meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia atas pernyataan-pernyataannya yang tendensius bernada hinaan terhadap Aceh. Kami sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus hinaan yang bersangkutan terhadap kami bangsa Aceh ke ranah hukum," tegas mantan aktivis mahasiswa UI itu. (WIL-IN)

Pelaku Begal di Jalan Sutrisno Medan 'Di Dor' Polisi

Medan, BP -- Rangga Nasution (22) dan Putra Mangku Prawira (24) pelaku begal terpaksa ditembak polisi karena mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Peristiwa ini tejadi di Medan. Rangga merupakan warga Jalan Sentosa Lama, sedangkan dan Putra Mangku Prawira,24, penduduk Jalan Sekip, Medan.

“Kedua tersangka merampas sepeda motor korban di Medan,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Senin (15/7/19).

Tenang keberadaan bandit tersebut. awalnya terungkap setelah petugas mendapat laporan warga yang mengetahui keberadaan tersangka. Lalu, sejumlah petugas meluncur ke kawasan rumah Rangga.

Melihat tersangka sedang berada di lokasi itu, petugas langsung melakukan penangkapan. Begitu juga tersangka Putra berhasil diringkus petugas.

Namun, saat keduanya hendak dibawa komando, mereka melakukan perlawanan. Tak mau buruannya kabur, petugas langsung menembak kaki kedua tersangka.

“Petugas mengamankan barang bukti satu buah memory card V-Gen milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 3004 AIH,” papar Dadang.

Aksi begal terekam CCTV terjadi di Jalan Sutrisno Medan, Senin (28/1/19), sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu korban berboncengan dengan seorang wanita akhirnya memilih menabrak median (pembatas jalan) agar dapat kabur dari kejaran pelaku.

Pelaku pun mendekati korban yang terperosok. Melihat pelaku semakin dekat korban memilih menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Lalu, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. (SM-PK)

Buronan Kasus Faktur Pajak Rp19,2 M Dibekuk Kejagung

Jakarta, BP -- Satuan tim gabungan dari intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan PPNS Ditgakum Kantor Pusat Ditjen Pajak menciduk buronan kasus pajak fiktif, Fanny Andrian (FA) yang merugikan keuangan negara Rp19,2 miliar lebih, Selasa (16/7/19).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri menerangkan, Tersangka FA ketika ditangkap sedang berada di Kompleks Pelindo II Cilincing, Jakarta Utara. Ia ditetapkan sebagai DPO sejak 2018 oleh PPNS Gakum Ditjen Pajak.

FA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) melalui CV Herlinda dalam tahun pajak 2009 dan 2010 sehingga merugikan keuangan negara.

“Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat perbuatan tersangka tahun 2009 Rp17.867.047.417 dan tahun 2010 Rp1.429.287.287. Total Rp19.296.334.704,” kata Mukri.

Dalam kasus ini, Fanny diduga melangggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 4 kali pajak terutang. (AD-PK)

Orangtua Santri Ponpes El Karim Korban Pengeroyokan Lapor ke Polres Lebak Banten

Lebak, BP -- Kekerasan di dunia pendidikan kini terjadi lagi. Kali ini di Pondok Pesantren El Karim di Cibuah, Warunggunung, Lebak-Banten. Seorang santri dilarikan ke rumah sakit dalam mengalami sakit di bagian perut.

Korban diketahui berinial SAA (13). Ia merupakan santri di Pondok Pesantren El Karim Cibuah, Warunggunung, Lebak-Banten.

"Korban mengeluhkan sakit dibagian perut hingga susah buang air kecil seusai dikeroyok kakak kelasnya berinial RY, AK, RM, BY, GS, WS dan AP sesama santri ponpes. Begitu laporan sementara yang kita peroleh," kata Ela selaku orang tua santri kepada indikasinews.com, Kamis (4/7/19).

Menurut Ela, dirinya menerima keluhan dari anaknya seminggu setelah terjadinya pengeroyokan anaknya. Peristiwanya sendiri terjadi dua hari berturut-turut pada rabu dan kamis (26-27/7/19) malam. Namun baru diketahui keluarga Kamis (4/5/19) setelah didapati anaknya sudah berada di rumah dan mengeluh sakit di bagian perut.

Ela selaku orang tua santri dan tim kuasa hukum melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Lebak Banten terkait dugaan pengeroyokan anaknya di dalam Pondok Pesantren El Karim.

“Ia, saya (ela-red) dan Kuasa hukum saya sudah melaporkan kejadian kekerasan tersebut yang menimpa anak saya ke ke Unit PPA Polres Lebak Banten, dan biar proses hukum yang berjalan, ujarnya..

"Untuk penanganan lebih lanjut, korban dibawa ke IGD RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak, Kamis, (6/7/19)," jelas Ela.

Korban kini masih dalam pengobatan rawat jalan RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak. "masih sakit di area perut dan kelaminya," ungkap elaSambung ela, “Diagnosa awal yang saya dengar dari pihak dokter, anak saya mengalami gangguan pada bagian perut sampai berdampak kesulitan buang air kecil, mungkin itu akibat tendangan dari para pelaku ke anak saya, belum lagi anak saya mengalami Trauma sehingga tidak ingin masuk kembali belajar ke Pondok Pesantren El Karim,” tandasnya. (DI-Red)

Sumber:indikasinews.com

Libur Lebaran 2019, 300 Ribuan Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan

Jakarta , BP -- Sebanyak 300 ribu lebih orang mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak hingga Minggu (9/6/19) siang ini. 

Selain kawasannya yang teduh, para pengunjung bisa mengedukasi anak-anak mengenal berbagai macam satwa.

Kepala Satuan Pelaksana Promosi dan Pengembangan Usaha Taman Margasatwa Ragunan, I Ketut Widarsana mengatakan, pada Jumat (7/6/19) lalu jumlah pengunjung mencapai 107.598.

Sementara, Sabtu (8/6/19) naik mencapai 171.716 pengunjung, dan Minggu (9/6/19) hingga pukul 11.00 WIB tadi telah mencapai 67.823 pengunjung.

"Jumlah tersebut sudah merupakan pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi roda dua, dan empat, bus sepeda maupun kendaraan umum. Angka ini akan terus bertambah," ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6/19). (SM-HT)

Usai Libur Lebaran Walikota Jakarta Pusat Sidak Kehadiran ASN di PTSP dan Puskesmas

Jakarta, BP -- Guna memastikan kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja dan pelayanan usai libur lebaran, Walikota Jakarta Pusat (Jakpus) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Senin (10/6/19).

Di PTSP tingkat Kota Jakpus, terlihat semua petugas pelayanan siap untuk melayani maasyarakat. Namun, karena masih hari pertama kerja usai libur lebaran, warga yang ingin mengurus perizinan masih sepi.Selanjutnya, Walikota Jakpus, Bayu Meghantara didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bakwan Ferizan Ginting menyambangi Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih. 

Walikota langsung mendatangi beberapa warga yang tengah menunggu mau berobat dan menyalaminya.“Sakit apa Pak? Kata Walikota Jakpus.

“Batuk Pak,” ucap Yunus, warga RW 03 Kebon Sirih.

“Wah ini pasti kebanyakan makan gorengan sama es sirup saat lebaran,” kata walikota sambal bercanda.

Bayu Meghantara mengatakan secara umum dari hasil sidak tidak ditemukan adanya ASN yang bolos kerja di hari pertama usai libur lebaran. 

Selain itu pelayanan kepada kepada juga sudah berjalan dengan normal, meski warga yang membutuhkan pelayanan masih sepi. 

“Pelayanan kepada masyarakat juga sudah berjalan,” ucapnya.

Kepala Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Nani Khairani menjelaskan jumlah ASN di Puskesmas Kebon Sirih sebanyak 3 orang, dibantu tenaga kontrak 9 orang, dokter 2, perawat 3, bidan 2, dokter gigi 1 orang, gizi 1 orang, tenaga kesehtan lingkungan 1 orang dan apoteker 1 orang. (TRI-PK- Red)

Usai Libur Idul Fitri, Sebanyak 219 ASN Tidak Hadir

Banten, BP -- Wahidin Halim Gubernur Banten mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran yang cukup tinggi.

Namun, Gubernur juga meminta Sekretaris Daerah beserta jajarannya seperti BKD dan Inspektorat dapat menindak ASN yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja.

“Saya mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Kalau tidak hadir tanpa keterangan, saya minta BKD dan Inspektorat dapat menindak,” ujar Gubernur pada apel pertama usai libur Idul Fitri Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (10/6/19).

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan absensi online, tercatat dari 3660 wajib apel, sebanyak 219 pegawai tidak masuk tanpa berita (TMTB), 90 orang dinas luar, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, dalam pendidikan 9 orang, 3 orang dalam Diklat dan 1 orang dilaporkan sakit.

Pegawai yang dalam dinas luar tersebut rata-rata berasal dari OPD bidang pelayanan seperti pengatur lalu lintas dan pelayanan berjalan lainnya.

“Yang tanpa keterangan ini kita identifikasi dan akan kita panggil untuk dimintai keterangan bersama-sama dengan Inspektorat. Sanksinya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, karena nanti diakumulasi dengan ketidakhadiran pada apel-apel sebelumnya,” ujar Komarudin. (HY/TR-PK-Red)