Berita Utama

HEADLINE

Nasional

Daerah

Hukum

Metropolitan

Kriminal

Politik

Video "Penyiksaan" Remaja Dituduh Mencuri di NTT Viral di Media Sosial

Kupang, BP -- Noviana Baru (16), remaja warga Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dianiaya Kepala Desa Babulu Selatan, Paulus Lau, hingga nyaris tewas.

Video penyiksaan itu viral setelah akun Phutra Mountain mengunggah videonya ke Facebook. Dalam video tersebut, Noviana diikat kedua tangannya dan digantung. Nampak salah seorang pemuda bertubuh kekar dan tinggi menghujam pukulan ke wajah korban berkali-kali.

Sementara korban dalam kondisi tak berdaya karena masih dalam posisi terikat. Aksi main hakim sendiri ini diduga di pimpin oleh sang kepala desa dan sejumlah warga yang disaksikan oleh keluarga korban dan warga desa setempat.

Menurut informasi yang didapat media, peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu malam (16/10/19), dan berlangsung hingga pagi harinya. Sumber lain menjelaskan, penganiayaan itu dipimpin Kades Babulu Selatan, Paulus Lau dan Margareta Hoar lantaran korban tidak mengakui perbuatannya.

Rupanya korban tidak saja dianiaya, diikat dan digantung namun korban juga distrom aliran listrik terlebih dahulu lantaran tidak bersuara saat dipaksa mengaku mencuri perhiasan milik warga.

Kasat Reskrim AKP Sepuh Ade Irsyam Siregar saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyiksaan tersebut. Menurut dia, laporan keluarga korban sudah diterima sejak Sabtu (26/10) oleh Polsek Kobalima. Pihaknya akan berjanji akan mengungkap kasus tersebut.

"Sementara masih pengambilan keterangan secara intensif untuk membuat terang peristiwanya," katanya. (Red)

Sumber: indikasinews.com

Polres Metro Jakarta Barat Gelar Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91

Jakarta, BP -- Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-91 tahun 2019, jajaran Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya menggelar upacara bendera di halaman Mapolres Jakarta Barat, Senin (28/10/19).

Upacara yang digelar di halaman Kantor Polres Jakarta Barat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi SIK MH dan turut dihadiri segenap pejabat utama, serta Kapolsek beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Kombes Hengki yang membacakan amanat serentak dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengungkapkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada tokoh pemuda Tahun 1928, yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor Pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengusung tema “Bersatu Kita Maju” dimana tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam amanatnya pun berpesan kepada para pemuda agar dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang positif.

“Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia,”katanya.

Adapun dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 diwarnai dengan pembacaan teks Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pembacaan sumpah pemuda 1928. (WL-IN)

Keluarga Korban Dugaan Pemerasan Minta Polda Jabar Tindak Tegas Oknum Polisi "Pembeking" Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia

Bogor, BP -- Penangkapan terduga penyalahguna narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bogor diduga menyalahi prosedur dan batal demi hukum.

Pasalnya tanpa adanya surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga, ketiga warga yg bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga tiba-tiba dijebloskan ke panti rehab di Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia.

Berita acara yang diperlihatkan kepada media dan kuasa hukum ketiga warga tidak bernomor dan tidak dibunuhi tanda tangan dan stempel resmi dari pihak kepolisian.

Bahkan menurut kuasa hukum ketiga warga bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga, pihaknya selaku kuasa hukum tidak diberikan berkas-berkas yang membuat klienya bisa direhabilitasi di yayasan tersebut.

"Kami datang tidak diberikan berkas tidak lengkap yang berkaitan dengan klien kami yang tiba-tiba berada di yayasan ini untuk direhab," jelas Fachri, SH, Rabu (16/9), dikutip indikasinews.com

Pihaknya menyayangkan sikap yayasan yang tidak kooperatif terhadap kuasa hukum kliennya.

"Sangat disayangkan sekali pihak yayasan terkesan tidak kooperatif kepada kami," lanjut Fachri.

Hasil Test Urine Negatif

Keterangan dari pihak keluarga ketiga orang keluarganya tersebut, hasil test urine negatif.

"Padahal Jelas-jelas, Si Egi mpok nya si Iyan lihat hasil tes urinenya negatif," ujar Asep, paman salah seorang warga tersebut.

Pemerasan Bermodus Penangkapan

Menurut informasi yang dihimpun indikasinews.com, pihak keluarga dari ketiga warga tersebut tidak pernah menerima surat pemberitahuan penangkapan oleh anggota Polres Bogor terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Saya tidak pernah mengetahui ada surat pemberitahuan penangkapan kepada kami selaku keluarga," ujar Asep, paman dari salah seorang warga tersebut.

Asep menyayangkan sikap kepolisian yang tiba-tiba mengirim keluarganya ke Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan menurutnya ketiga orang tersebut dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menggunakan narkoba.

"Yang saya tahu, saudara saya itu tidak mengakui menggunakan narkoba, apalagi yang saya tahu kalau pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba pada mereka (ketiga warga-red)," lanjut Asep menerangkan.

Ia merasa kalau yang dialami keluarganya ini diduga menjadi korban pemerasan bermodus penangkapan.

"Dari informasi keluarga saya yang lain, pihak yayasan melakukan negosiasi agar ketiga orang tersebut bisa dikeluarkan dari yayasan. Mulai dari Rp30 juta hingga turun Rp17juta," tandas Asep.

Apa yang dilakukan Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia ini sepertinya menyalahi prosedur penerimaan penyalahguna ataupun pecandu narkoba. Malah pihak yayasan terkesan menutup-nutupi kejadian ini.

"Saya dan keluarga bersama kuasa hukum ditolak masuk untuk menemui keluarga kami yang ditahan di yayasan tersebut. Malah kami disuruh menemui kuasa hukum yayasan," terang Asep.

Padahal, lanjut Asep, urusannya dengan kuasa hukum yayasan apa? Apakah segala sesuatunya di yayasan tersebut diurus oleh kuasa hukum mereka.

"Biasanya kalau urusan informasi itu adanya di kehumasan atau bagian lainnya, kenapa harus menemui kuasa hukum mereka," kata Asep saat dirinya ditolak masuk ke dalam yayasan tersebut bersama kuasa hukum.

Asep berharap Polda Jawa Barat untuk menindak tegas oknum polisi di Polres Bogor yang diduga menyalahi prosedur dan diduga ada kerjasama "membekingi" Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia agar tidak ada lagi korban-korban "pemerasan" yang berikutnya dengan dalil rehabilitasi narkoba di Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia, harap asep. (red)

Sumber: indikasinews.com

#poldajabar
#Mabespolri

Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia Diduga Sekap dan Peras Warga Terduga Penyalahguna Narkoba

Jakarta, BP --Tiga orang warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga disekap dan diperas Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan bermodalkan surat berita acara "bodong" dari Polres Bogor.

Pasalnya, berita acara yang diperlihatkan kepada media dan kuasa hukum ketiga warga tidak bernomor dan tidak dibunuhi tanda tangan dan stempel resmi dari pihak kepolisian, dilansir indikasinews.com.

Bahkan menurut kuasa hukum ketiga warga bernama Ivan Nauri, Iyan Fathurudin dan Dedie Prayoga, pihaknya selaku kuasa hukum tidak diberikan berkas-berkas yang membuat klienya bisa direhabilitasi di yayasan tersebut.

"Kami datang tidak diberikan berkas tidak lengkap yang berkaitan dengan klien kami yang tiba-tiba berada di yayasan ini untuk direhab," jelas Fachri, SH Rabu (16/9), dilansir indikasinews.com

Pihaknya menyayangkan sikap yayasan yang tidak kooperatif terhadap kuasa hukum kliennya.

"Sangat disayangkan sekali pihak yayasan terkesan tidak kooperatif kepada kami," lanjut Fachri.

Pemerasan Bermodus Penangkapan

Menurut informasi yang dihimpun indikasinews.com, pihak keluarga dari ketiga warga tersebut tidak pernah menerima surat pemberitahuan penangkapan oleh anggota Polres Bogor terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Saya tidak pernah mengetahui ada surat pemberitahuan penangkapan kepada kami selaku keluarga," ujar Asep, paman dari salah seorang warga tersebut.

Asep menyayangkan sikap kepolisian yang tiba-tiba mengirim keluarganya ke Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan menurutnya ketiga orang tersebut dipaksa untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menggunakan narkoba.

"Yang saya tahu, saudara saya itu tidak mengakui menggunakan narkoba, apalagi yang saya tahu kalau pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba pada mereka (ketiga warga-red)," lanjut Asep menerangkan.

Ia merasa kalau yang dialami keluarganya ini diduga menjadi korban pemerasan bermodus penangkapan.

"Dari informasi keluarga saya yang lain, pihak yayasan melakukan negosiasi agar ketiga orang tersebut bisa dikeluarkan dari yayasan. Mulai dari Rp30 juta hingga turun Rp17juta," tandas Asep.

Apa yang dilakukan Yayasan Bersama Tumbuh Indonesia ini sepertinya menyalahi prosedur penerimaan penyalahguna ataupun pecandu narkoba. Malah pihak yayasan terkesan menutup-nutupi kejadian ini.

"Saya dan keluarga bersama kuasa hukum ditolak masuk untuk menemui keluarga kami yang ditahan di yayasan tersebut. Malah kami disuruh menemui kuasa hukum yayasan," terang Asep.

Padahal, lanjut Asep, urusannya dengan kuasa hukum yayasan apa? Apakah segala sesuatunya di yayasan tersebut diurus oleh kuasa hukum mereka.

"Biasanya kalau urusan informasi itu adanya di kehumasan atau bagian lainnya, kenapa harus menemui kuasa hukum mereka," kata Asep saat dirinya ditolak masuk ke dalam yayasan tersebut bersama kuasa hukum. (Red)

Sumber: indikasinews.com

Manajer PTPN III Kebun Sei Kebara Diduga Palsukan Plat Nomor Mobil Dinas

Labusel, BP -- Oknum Manajer PTPN III Kebun Sei Kebara, Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berinisial YAKT diduga mengganti plat mobil dinas. Hal tersebut diketahui saat mobil dinas yang digunakan oknum menejer diganti di SPBU Pinang Awan (Proplat) dengan nopol sebelumnya. 

Informasi yang didapat indikasinews.com, setelah mobil dinas dengan merk Mitsubishi Pajero Sport terparkir di SPBU, sang supir dan oknum menajer terlihat mengganti plat nomor polisi palsu yang digunakan dalam perjalanan. Karena kaget terlihat wartawan saat sedang mengganti plat, sang supir hanya berhasil mengganti plat nopol depan saja, sedangkan plat belakang belum sempat diganti.

Adapun plat nomor polisi (Nopol) asli adalah BK 1149 CC dan yang diduga palsu adalah BK 299 YN. 

Menurut pihak kepolisian yang berhasil dimintai keterangan, hal yang dilakukan oknum manajer jelas salah dan bisa dikenakan Pasal 280 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun ancaman hukumannya pidana paling lama dua bulan atau denda lima ratus ribu rupiah. 

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, YAKT, oknum manajer mengakui pemalsuan nopol yang dipakai pada 28 September 2019.
“benar palsu,” ujar YAKT saat dikonfirmasi. 

YAKT juga mengungkapkan bahwa pemalsuan nopol tersebut dikarenakan untuk mengintai truk angkutan tandan buah segar (TBS) yang menuju pabrik kelapa sawit Sisumut. 

“Itu untuk mengintai TBS yang menuju ke pabrik kelapa sawit di Sumut,” lanjut YAKT menjelaskan. 

Atas kejadian ini, seorang wartawan yang ingin mengabadikan mobil tersebut tergilas kakinya dengan ban mobil yang dipalsukan nopolnya. Hal ini pun diakui YAKT dengan meminta maaf kepada wartawan. (NLS)

PT Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Belum Maksimal Terapkan CSR

Banggai, BP -- Perusahaan PT. JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi di Desa Slamet Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai hingga kini belum ada nampak yang memiliki program Corporate Social Responsblity (CSR) terhadap warga sekitar.

Tokoh Masyarakat Suyadi mengatakan "Penerapan program CSR merupakan satu keharusan dan tanggung jawab sosial dan moral perusahaan terhadap warga sekitar," katanya, (07/09/19).

Suyadi menambahkan dari laporan masyarakat yang diterima pihaknya belum ada Maksimal perusahaan yang menerapkan program CSR secara berkelanjutan dan terarah.

“Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi potensi sumber daya alam, seharusnya tidak hanya sekadar meningkatkan produktifitas tetapi ada sejumlah tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang,” ujarnya.

Dia menegaskan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut bersama membangun daerah dimana tempat mereka beroperasi.

Imbas dari keberadaan perusahaan tersebut dapat dirasakan masyarakat sekitar. Sebaliknya manakala terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang pertama kali mendapat dampak buruk juga warga sekitar perusahaan.

"Kasus ini sudah beberapa kali terjadi saat limbah perusahaan pabrik dan Rencana mulai pembakaran Dulur Pengeboran tersebut di Desa Slamet Harjo jebol mencemari kebisingan dan dampak Masyarakat yang membuat UMKN Ayam Petelur akan kehilangan usaha,” ujar Yadi.

Imbas lain, Dalam hal ini, Tadi mengatakan sejatinya pemerintah harus ikut andil mengawal dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR.

Suyadi juga meminta Pemda Banggai dan DPRD Banggai mendorong terlaksananya penerapan CSR agar program tersebut dapat membantu masyarakat sekitar. Menurut Yadi selain menjamin terealisasinya program CSR perusahaan juga memudahkan penyalurannya. Karena itu, ia menyarankan agar pola penyaluran CSR dilakukan dengan penyalurannya lebih transparsi dan terbuka.

“Kalau sudah ada lembaga yang menangani maka dana CSR itu lebih transparan, jelas mana perusahaan yang memenuhi kewajibannya. Jangan seperti selama ini alasan perusahaan bermacam-macam, ada yang bilang rugi padahal sudah beroperasi bertahun-tahun dan anehnya semua bilang rugi,” tutup suyadi. (AGS-red)

Warga Desa Slamet Harjo Keluhkan Keberadaan JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi

Sulteng, BP -- Winarko warga Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang berprofesi sebagai UMKN Ayam betelur yang Baru memulai dirintisnya sendirinya mengeluhkan dan merasa dirugikan dengan penambangan minyak dan Gas oleh PT Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Senoro 6.

Praktik Minyak dan Gas yang telah berjalan selama kurang lebih 3 Bulan itu diduga telah merusak lingkungan dan kondisi air di tempat tinggal mereka, yang berdampak Air warga menjadi keruh serta membuat tanaman mati dan kekeringan.

Winarko menemukan sejumlah dugaan pelanggaran akibat praktik tambang drilling Senoro 6 tersebut

Winarto mengatakan kepada awak media "Praktik tambang tersebut menimbulkan kerusakan dan pencemaran air, lebih parah lagi usaha ayam petelur mengalami stress dan mati sebanyak 260 ekor disebabkan kebisingan adanya kegiatan drilling Senoro 6 di desa kami," ungkapnya.

Winarko mengeluhkan "Sebelum adanya kegiatan tersebut usaha ayam petelurnya sangat melimpah, kini semenjak adanya kegiatan drilling senoro 6 mengalami kemerosotan dan merugi sekitar Rp350 Ribu perharinya," keluhnya.

Adanya praktik tambang ini kata winarko, diduga berdampak pada hasil telur ternaknya yang berada di 100 meter sekitar lokasi penambangan, akibat bisingnya suara dari alat penambangan.

Sambung winarko “Padahal mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan usaha kecil yang sangat bergantung pada kondisi alam,” sambung Winarko Saat di jumpai di rumahnya Tokoh Masyarakat Suyadi, Jumat (07/08/19).

Winarko berharap kepada instansi pemerintah terkait agar membantu masyarakat khususnya dirinya untuk mencari solusi masalah yang ditimbulkan dari kegiatan drilling senoro 6 tersebut.

"ya, masyarakat dan saya (winarko-red) berharap ada instansi pemerintah terkait yang membantu mencarikan solusi mengenai kegiatan drilling senoro 6 ini, agar tidak berdampak pada usaha masyarakat setempat," tandasnya. (AGS-red)

Tokoh Masyarakat: Banyak Perusahaan Tapi Tenaga Kerja Lokal Belum Jadi Prioritas

Banggai, BP -- Keberadaan Industri Minyak Dan Gas PT. Job Pertamina Medco Tomori Sulawesi Senoro 6 di Desa Slamet Harjo, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dinilai belum maksimal memprioritaskan tenaga lokal, Hal itu menjadi salah satu penyebab angka pengangguran masyarakat Slamet Harjo masih tergolong tinggi.

Tokoh Masyarakat Desa Suyadi yang sering disapa yadi mengatakan "selama ini investor sangat mudah mendapatkan izin usaha di sejumlah tempat di Kabupaten Banggai. Namun, kemudahan tidak dibarengi dengan pengawasan perekrutan tenaga kerjanya," katanya.

“Kami ingin memastikan apabila kedatangan investor itu membawa dampak positif terhadap pengangguran, Berdasarkan informasi data dari kedinasan kayaknya belum, selalu menyerap tenaga negara asal pengusahanya,” ujarnya, (07/08/19).

Yadi akan terus berusaha melakukan komunikasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus merespons masalah tersebut, jangan sampai tenaga lokal yang terkena dampak pemberhentian hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, dan yang sulit mencari pekerjaan bisa terakomodasi oleh sejumlah pabrik yang dibangun di wilayahnya masing-masing.

“Jadi, tetap kita harus menyuarakan itu, sampai pemerintah merespons dan punya sistem tentang bagaimana cara mengawasi perusahan-perusahaan,” katanya.

“Di Kabupaten Banggai banyak perusahaan, perluasan industri. Perusahaan banyak buka, tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Suyadi.

Selain pemutusan kerja yang menjadi sorotan, lanjut yadi, "ternyata upah di Indonesia pun selalu menjadi permasalahan tersendiri karena masih menetapkan upah minimum, bukan upah yang layak. Sedangkan upah layak itu dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah yang layak itu sejatinya bisa memberikan angin segar bagi pekerja, Indonesia kalau dikatakan terkait upah memang belum layak karena mengacu pada upah minimum,” Tandasnya. (AGS-Red)

Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar

Jakarta, BP -- Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengecam keras pernyataan-pernyataan verbal yang disampaikan oleh Deni Siregar terkait rencana pelegalan poligami di negeri Serambi Mekkah, Provinsi Aceh. 

"Saya mengecam keras pernyataan-pernyataan Deni Siregar yang divideokan dan disebarluaskan kepada publik terkait wacana pelegalan poligami di Aceh," tulis senator muda jebolan pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini kepada Redaksi, Minggu, 14 Juli 2019.

Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP
Hal itu disampaikan Fachrul, demikian ia senantiasa disapa, merespon beredarnya video yang berisi pernyataan ulasan Deni atas rencana pelegalan poligami di Aceh.

 Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, kolumnis partisan Deni Siregar mengeluarkan video berisi sindiran dan cemoohan terhadap pemimpin dan masyarakat Aceh terkait wacana yang sedang hangat, yakni rencana penyusunan qanun (peraturan daerah) yang akan melegalkan lelaki di Aceh beristri lebih dari satu wanita.

“Kalau tidak paham dengan “Orang Aceh” yang memiliki budaya dan Islam yang kuat, sebaiknya pelajari dulu tentang Aceh, bukannya menuding Aceh dengan tuduhan tendensius,” tegasnya mengecam.

Dirinya menyimpulkan bahwa Deni Siregar sengaja membangun opini publik untuk menyerang harga diri orang Aceh dan menyebarluaskan secara sengaja. 

“Dengan pernyataan-pernyataan yang disebarluaskan melalui video itu, Deni telah menyerang secara brutal harkat dan martabat rakyat Aceh. Dia telah menghina kami bangsa Aceh, seolah-olah kami ini masyarakat barbar tidak beradab yang primitif dan hanya berpikir soal kawin-mawin," tambah Fachrul.

Dia berpendapat bahwa Deni punya agenda yang bertendensi buruk untuk membangun opini publik bahwa masyarakat Aceh adalah bangsa yang hina. 

"Deni Siregar dengan membabi-buta mencuplik segelintir pernyataan satu-dua orang Aceh dan kejadian lapangan, lalu menyimpulkan sesuatu seolah-olah seluruh rakyat Aceh yang lebih dari 5 juta orang itu bobrok dan sangat hina semua, ini pemikiran yang sangat dangkal, konyol, dan menyesatkan. Dia menyebarkan hoax yang tidak bisa ditolerir," kecam Fachrul yang terpilih kembali sebagai Senator DPD RI dari Aceh untuk periode kedua, 2019-2024 ini.

Fachrul yang juga Pimpinan Komite I DPD RI dan sering ditunjuk menjadi pimpinan delegasi saat Senator DPD RI melakukan kunjungan kerja keluar negeri itu mengingatkan Deni Siregar untuk berhenti membangun narasi-narasi biadab semacam itu yang justru bukan membangun peradaban tapi akan menumbuhkan antipati dan rasa benci bangsa Aceh terhadap pemerintah pusat. 

"Saya mendesak agar Deni berhenti menebar wacana busuk bernuansa kebencian terhadap bangsa Aceh. Bukan membangun peradaban yang baik, justru akan memunculkan wacana perlawanan dan permusuhan bangsa Aceh terhadap Indonesia," ujar Fachrul dengan mimik serius.

Terkait dengan peredaran video tersebut, Fachrul bersama komponen masyarakat Aceh lainnya sedang mempertimbangkan untuk memproses Deni Siregar ke jalur hukum. 

"Saya peringatkan Deni Siregar untuk meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia atas pernyataan-pernyataannya yang tendensius bernada hinaan terhadap Aceh. Kami sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus hinaan yang bersangkutan terhadap kami bangsa Aceh ke ranah hukum," tegas mantan aktivis mahasiswa UI itu. (WIL-IN)

Pelaku Begal di Jalan Sutrisno Medan 'Di Dor' Polisi

Medan, BP -- Rangga Nasution (22) dan Putra Mangku Prawira (24) pelaku begal terpaksa ditembak polisi karena mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Peristiwa ini tejadi di Medan. Rangga merupakan warga Jalan Sentosa Lama, sedangkan dan Putra Mangku Prawira,24, penduduk Jalan Sekip, Medan.

“Kedua tersangka merampas sepeda motor korban di Medan,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Senin (15/7/19).

Tenang keberadaan bandit tersebut. awalnya terungkap setelah petugas mendapat laporan warga yang mengetahui keberadaan tersangka. Lalu, sejumlah petugas meluncur ke kawasan rumah Rangga.

Melihat tersangka sedang berada di lokasi itu, petugas langsung melakukan penangkapan. Begitu juga tersangka Putra berhasil diringkus petugas.

Namun, saat keduanya hendak dibawa komando, mereka melakukan perlawanan. Tak mau buruannya kabur, petugas langsung menembak kaki kedua tersangka.

“Petugas mengamankan barang bukti satu buah memory card V-Gen milik korban dan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BK 3004 AIH,” papar Dadang.

Aksi begal terekam CCTV terjadi di Jalan Sutrisno Medan, Senin (28/1/19), sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu korban berboncengan dengan seorang wanita akhirnya memilih menabrak median (pembatas jalan) agar dapat kabur dari kejaran pelaku.

Pelaku pun mendekati korban yang terperosok. Melihat pelaku semakin dekat korban memilih menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Lalu, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. (SM-PK)

Buronan Kasus Faktur Pajak Rp19,2 M Dibekuk Kejagung

Jakarta, BP -- Satuan tim gabungan dari intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan PPNS Ditgakum Kantor Pusat Ditjen Pajak menciduk buronan kasus pajak fiktif, Fanny Andrian (FA) yang merugikan keuangan negara Rp19,2 miliar lebih, Selasa (16/7/19).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri menerangkan, Tersangka FA ketika ditangkap sedang berada di Kompleks Pelindo II Cilincing, Jakarta Utara. Ia ditetapkan sebagai DPO sejak 2018 oleh PPNS Gakum Ditjen Pajak.

FA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) melalui CV Herlinda dalam tahun pajak 2009 dan 2010 sehingga merugikan keuangan negara.

“Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat perbuatan tersangka tahun 2009 Rp17.867.047.417 dan tahun 2010 Rp1.429.287.287. Total Rp19.296.334.704,” kata Mukri.

Dalam kasus ini, Fanny diduga melangggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 4 kali pajak terutang. (AD-PK)