Berita Utama

HEADLINE

Nasional

Daerah

Hukum

Metropolitan

Kriminal

Politik

Jasa Layanan Meningkat, Balai Kemenperin Mampu Hasilkan PNBP Rp 170 Milyar

Jakarta, BP -- Unit pelayanan teknis (UPT) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian mengalami peningkatan jasa pelayanan kepada pelaku industri di dalam negeri hingga 45 persen selama tahun 2013-2017. Lonjakan volume pelayanan ini selain didorong oleh pemberlakuan regulasi sertifikasi SNI wajib, juga disebabkan semakin tingginya kesadaran pelaku industri nasional untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu produknya.

“UPT kami tersebut mempunyai peranan penting sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, terutama dalam memberikan layanan jasa teknis ke dunia industri dalam bidang pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, konsultasi, rekayasa, pelatihan, dan kerja sama litbang,” kata Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Rabu (20/6).

Saat ini, BPPI Kemenperin didukung sebanyak 24 UPT di berbagai daerah, yang terdiri dari 11 unit Balai Besar, 11 unit Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri), Balai Sertifikasi Industri, serta Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri.

“Pada tahun 2017, kami mencatat, UPT di lingkungan BPPI telah memberikan jasa pelayanan pengujian untuk 108 ribu lebih sampel uji,” ungkap Ngakan.

Di samping itu, tahun lalu juga, UPT BPPI Kemenperin memberikan pelayanan kalibrasi untuk 21 ribu lebih peralatan, layanan jasa sertifikasi untuk 2.670 pelanggan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan kepada 5.711 orang, dan 15 ribu layanan jasa teknis lainnya, termasuk di dalamnya kerja sama litbang dan jasa perekayasaan (engineering).

“Dari layanan jasa teknis tersebut, kami mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp169,75 miliar,” sebutnya. Ngakan menjelaskan, PNBP yang dihasilkan oleh Balai Besar, Baristand Industri, dan Balai Sertifikasi Industri merupakan imbal jasa yang berasal dari pelayanan langsung atau service charged yang diberikan oleh UPT kepada pelaku industri dan masyarakat.

“PNBP pelayanan jasa teknis ini bukan dalam rangka mengejar profit, namun untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan jasa itu sendiri,” tegas Ngakan. Secara umum, PNBP bersumber pada empat kelompok penerimaan yang berbeda, yaitu dari sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan langsung dari negara yang diterima oleh pihak pengguna jasa tersebut, dan pengelolaan barang milik negara.

“Dengan semakin besarnya kontribusi PNBP dalam anggaran, maka ketergantungan anggaran dari Rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan semakin berkurang,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, untuk memaksimalkan kinerja dalam memberikan jasa pelayanan teknis kepada industri dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, semua UPT di lingkungan BPPI Kemenperin akan berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga saat ini, sudah ada empat UPT yang bertransformasi menjadi BLU, yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, serta Baristand Industri Lampung.

“Dengan menjadi BLU, sebagian kegiatan seperti litbang dan layanan teknis dapat dibiayai melalui PNBP yang menjadi sumber pendapatan, sehingga tidak semata-mata hanya mengandalkan anggaran dari Rupiah murni. Dengan demikian, penganggaran dapat lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya menjadi beban APBN,” paparnya.(Humkemenperin-Red)

Kemenperin Yakin Produktivitas Industri Manufaktur Usai Lebaran 2018 Meningkat

Jakarta, BP -- Industri manufaktur diyakini akan meningkatkan kembali produktivitasnya setelah masa libur panjang Lebaran tahun ini. Lonjakan kinerja tersebut bakal mengerek pertumbuhan positif pada kuartal III/2018 atau lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

“Kemarin kan sempat transportasi barang dibatasi, ditambah pula dengan adanya liburan yang cukup lama dari biasanya. Tetapi ini bisa dikejar pada kuartal III nanti,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (19/6).

Menperin meyakini adanya momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung tahun ini di berbagai wilayah di Indonesia, berdampak positif terhadap produksi sejumlah industri manufaktur. “Apalagi nanti juga ada Pemilu, tentu demand produknya lebih banyak lagi,” ujarnya.

Airlangga pun menyebutkan, beberapa sektor manufaktur yang berpeluang tumbuh gemilang karena mendulang permintaan domestik yang tinggi selama bulan Ramadan dan pilkada tersebut, antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. “Bahkan, industri printing juga akan meningkat,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, pada kuartal I tahun 2018, industri manufaktur nasional skala besar dan sedang di dalam negeri mengalami peningkatan produksi sebesar 0,88 persen, lebih tinggi dibanding kuartal IV/2017 (quarter to quarter/q-to-q) dan tumbuh 5,01 persen dari kuartal I-2017 (year on year/y-on-y).

Selanjutnya, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,03 persen di kuartal I/2018, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 sekitar 4,80 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,98 persen.

Kinerja cemerlang juga diikuti industri makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan hingga 12,70 persen, kemudian industri logam dasar 9,94 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53 persen, serta industri alat angkutan 6,33 persen.

Berdasarkan indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) Indonesia yang dirilis oleh Nikkei dan Markit, pergerakan industri manufaktur nasional semakin ekspansif lantaran didorong permintaan baru yang mengalami pertumbuhan paling cepat sejak Juli 2014.

Di samping itu, produksi manufaktur dalam negeri terus menunjukkan kenaikan selama empat bulan terakhir dan menjadi periode perluasan usaha yang terpanjang sejak lima tahun silam. Capaian ini terlihat dari PMI Indonesia pada Mei 2018 yang menyentuh di level tertinggi dalam 23 bulan, yakni sebesar 51,7 atau naik dari bulan sebelumnya 51,6.

Menperin menegaskan, selama ini pihaknya fokus menjalakan program hilirisasi industri yang konsisten memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Dampak positif itu antara lain peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor.

“Kami juga aktif mendorong peningkatan nilai investasi dan ekspor terutama di sektor manufaktur,” ujarnya. Upaya ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sekjen Kemenperin Haris Munandar menyampaikan, pembatasan transportasi pada tanggal tertentu akan mempengaruhi aktivitas ekspor industri manufaktur. “Memang kalau libur panjang, pasokan untuk ekspornya bisa terlambat,” tuturnya.

Kendati demikian, Haris optimistis, setiap industri memiliki strategi sendiri untuk mengatasi pemenuhan produk dalam negeri maupun ekspor. “Pasti mereka punya cara untuk mengantisipasi ini,” imbuhnya.

Pada kuartal I/2018, industri manufaktur mencatatkan nilai ekspor sebesar USD32 miliar atau naik 4,5 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu di angka USD30,6 miliar. (Humkemeperin-Red)

Batik Nasional Ikut Dalam Pameran Internasional "For The World” di UNESCO Headquarters Paris

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian memfasilitasi sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) batik nasional untuk ikut serta dalam pameran internasional yang bertajuk “Indonesia Batik For The World” di UNESCO Headquarters, Paris, Perancis. Salah satu pesertanya adalah Batik Azmiah, IKM batik kelas premium berasal dari Provinsi Jambi yang telah mampu menembus pasar Eropa.

“Pameran yang berlangsung pada tanggal 6-12 Juni 2018 itu dalam rangka memperingati ke-9 tahun Kain Batik Indonesia masuk dalam daftar perwakilan warisan budaya sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO yang diakui sejak 2 Oktober 2009 lalu,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (18/6).

Tujuan Indonesia Batik For The World digelar adalah untuk memperlihatkan kepada dunia terhadap kekayaan budaya batik nasional, kompetensi pengrajinnya, dan kelangsungan industri batik Indonesia. “Kini, batik Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya di berbagai pameran dunia,” ungkap Gati.

Pada pameran tahun ini, terdapat 100 kain batik kualitas premium yang dipamerkan oleh para pengrajin IKM batik dari berbagai daerah. “Di tahun 2015, Kemenperin memberikan penghargaan One Village One Produk (OVOP) Bintang 3 Kategori Batik kepada Batik Azmiah,” imbuhnya.

Menurut Gati, Rumah Batik Azmiah merupakan IKM batik yang telah terkenal dengan penggunaan warna klasik dan corak yang unik. “Beberapa motif yang diproduksi antara lain kapal sanggat, tampuk manggis, bungo keladi, serta merak ngeram,” ujarnya. Hal yang membedakan batik Azmiah dengan lainnya adalah proses membatik yang melalui lebih dari enam kali pewarnaan sehingga menghasilkan warna yang menarik.

Lebih lanjut, industri batik telah berperan penting bagi perekonomian nasional. Sebagai market leader, Indonesia telah menguasai pasar batik dunia serta telah menjadi penggerak perekonomian di regional dan nasional. Tak hanya itu, industri batik telah menyediakan ribuan lapangan kerja dan menyumbang devisa negara.

Kemenperin mencatat, nilai ekspor batik dan produk batik pada tahun 2017 mencapai USD58,46 juta dengan pasar utama eskpor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Ini menujukkan industri batik nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di pasar internasional.

Saat ini, industri batik didominasi oleh pelaku IKM yang tersebar di 101 sentra seluruh Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sentra IKM batik mencapai 15 ribu orang.

“Kami terus berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri batik nasional. Langkah strategis yang dilaksanakan, antara lain program peningkatan kompetensi SDM, pengembangaan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan serta promosi dan pameran,” paparnya. (Humkemenperin-Red)

Kepala BPPI Kemenperin: Industri Pengolahan Pilar Penting Bagi Ekonomi Nasional

Jakarta, BP -- Pemerintah sedang gencar menggalakkan konsep circular economy di berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan linear economy yang menganut prinsip take-make-dispose, prinsip utama dalam konsep circular economy adalah Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery/Repair, yang lebih dikenal dengan “5R”.

“Prinsip 5R dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian material mentah dari alam (reduce) melalui optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali (reuse) dan penggunaan material hasil dari proses daur ulang (recycle) maupun dari proses perolehan kembali (recovery) atau dengan melakukan perbaikan (repair),” jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Sabtu (16/6).

Dengan demikian, material mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk. Sehingga ekstraksi material mentah dari alam jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan linear economy. “Selain itu, timbulan limbah akibat proses dispose dapat dikurangi melalui upaya reuse, recycle dan recovery limbah yang masih memiliki value atau nilai,” imbuhnya.

Ngakan menilai, besarnya kontribusi industri pengolahan dalam ekonomi nasional, diharapkan sektor manufaktur ini menjadi leading sector dan memberikan dampak luas dalam mentransformasi ekonomi nasional menuju circular economy.

“Saat ini, industri pengolahan masih menjadi pilar penting bagi ekonomi nasional. Pada kuartal pertama tahun ini, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), dengan share mencapai 20,2 persen terhadap total PDB nasional,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program industri hijau. “Industri hijau merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” kata Ngakan.

Dalam Undang-Undang tersebut, industri hijau didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penerapan industri hijau dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, penerapan teknologi rendah karbon, penerapan 3R hingga 5R, minimisasi limbah dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK),” lanjutnya.

BPPI Kemenperin melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (Puslitbang IHLH) terus mendorong industri manufaktur nasional untuk menerapkan industri hijau melalui beberapa program, salah satunya adalah Sertifikasi Industri Hijau.

Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau (SIH). SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam melakukan proses industrinya sesuai dengan prinsip industri hijau.

“Di dalam SIH, memuat batasan mengenai aspek teknis dan aspek manajemen. Aspek teknis terdiri dari bahan baku, energi, air, proses produksi, produk, limbah, dan emisi GRK. Sedangkan batasan aspek manajemen terdiri dari kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan program, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan,” paparnya.

SIH diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) baik yang berada di bawah Kemenperin maupun LSIH swasta. Hingga saat ini, tercatat 14 LSIH telah ditunjuk oleh Kemenperin melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41 tahun 2017 tentang LSIH. Perusahaan industri dapat langsung mengajukan permohonan kepada LSIH sesuai dengan ruang lingkupnya.

“Guna meningkatkan awareness perusahaan terhadap industri hijau dan untuk menyosialisasikan SIH, Kemenperin meluncurkan program bantuan SIH sejak tahun 2017,” ujar Ngakan.

Program bantuan tersebut telah menyasar kepada kelompok industri semen portland, pupuk tunggal buatan hara makro primer, karet remah (crumb rubber), pengasapan karet (ribbed smoked sheet/RSS), dan pengolahan susu bubuk. Untuk penyelenggaraan kegiatan bantuan SIH pada tahun 2018, diproyeksi ada 16 perusahaan industri yang akan tersertifikasi sebagai industri hijau.

Selain mengembangkan skema SIH, langkah strategis yang juga dilakukan Kemenperin adalah melalui pemberian penghargaan industri hijau dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sejak tahun 2010, Kemenperin telah memberikan Penghargaan Industri Hijau (Green Industry Award) kepada industri yang telah menerapkan pola-pola penghematan sumber daya, termasuk penggunaan bahan baku dan energi terutama energi yang ramah lingkungan serta terbarukan.

Pada periode tahun 2010-2017, sebanyak 614 perusahaan industri telah menerima penghargaan industri hijau. Penghargaan industri ini sifatnya partisipatif dan tidak dipilih oleh pemerintah. Dapat diikuti oleh industri kecil, menengah dan besar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perusahaan industri dapat mulai melakukan sinkronisasi kebijakan perusahaan dengan prinsip industri hijau sebagai tahapan awal menuju penerapan SIH melalui skema sertifikasi industri hijau. Pada tahun 2018, Kemenperin telah membuka kembali pendaftaran untuk Penghargaan Industri Hijau dengan menargetkan sebanyak 100 perusahaan industri. (Humkemenperin-Red)

Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kemenperin Perkuat Struktur Industri Elektronika

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian semakin memperkuat struktur industri elektronika di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Upaya ini selain diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, juga diharapkan mampu memacu daya saing sektor manufakur nasional sehingga bisa menjadi bagian dari rantai pasok di pasar global.

“Industri elektronika merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya supaya bisa lebih kompetitif di kancah domestik maupun internasional,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Rabu (13/6).

Harjanto mengungkapkan, seiring pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, penanaman modal di sektor industri elektronika dan komponen di Tanah Air menunjukkan tren yang positif pada tiga tahun terakhir. “Kinerja gemilang ini membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Kemenperin mencatat, investasi industri elektronika mencapai Rp8,34 triliun pada tahun 2017, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp7,65 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp690 miliar. Capaian investasi tahun lalu tersebut, meningkat dibanding tahun 2016 yang tercatat hingga Rp5,97 triliun dan tahun 2015 di angka Rp3,51 triliun.

“Perkembangan investasi itu di antaranya ada yang dari industri televisi, peralatan perekam, consumer electronics, dan peralatan fotografi. Selain itu, terdapat juga industri komponen, antara lain sektor manufaktur untuk baterai dan aki, peralatan lighting elektrik, peralatan elektrotermal rumah tangga, serta domestic appliances,” sebutnya.

Dengan maraknya investor industri elektronika masuk di Indonesia, lanjut Harjanto, jumlah populasi sektor ini menjadi tumbuh yang diproyeksi mencapai 67 unit usaha tahun 2017 atau naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 57 unit usaha. Kemenperin menargetkan, tahun ini bisa lebih dari 72 unit usaha.

“Sementara itu, total penyerapan tenaga kerja di industri elektronika pada tahun 2017 sebanyak 202 ribu orang, naik dibanding tahun 2016 yang mencapai 185 ribu orang dan tahun 2015 sekitar 164 ribu orang,” paparnya.

Harjanto meyakini, industri elektronika nasional masih memiliki ruang dan peluang untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih lagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, sektor ini menjadi salah satu dari lima kelompok manufaktur yang akan menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri generasi keempat di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, empat langkah strategis yang akan dijalankan pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan industri elektronika di Indonesia agar mampu memasuki era industri 4.0, yaitu menarik pemain global terkemuka dengan memberikan paket insentif menarik dan mengembangkan kemampuan dalam memproduksi komponen elektronik yang bernilai tambah tinggi.

Selanjutnya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam negeri melalui berbagai program pelatihan agar semakin terampil dan inovatif sesuai kebutuhan dunia industri saat ini serta mengembangkan pelaku industri elektronik dalam negeri yang unggul untuk mendorong transfer teknologi ke industri serupa lainnya.

“Kami juga terus berupaya agar industri elektronika di Indonesia mengurangi ketergantungan kepada bahan baku atau komponen impor. Untuk itu, kami memacu industri elektronik dalam negeri agar tidak hanya terkonsentrasi pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam rantai nilai yang bernilai tambah tinggi,” tegasnya.

Menperin menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal yang disebut super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen. Selain guna mendorong industri agar terlibat dalam program pendidikan vokasi, insentif ini dapat dimanfaatkan bagi yang berkomitmen melakukan riset untuk menciptakan inovasi. “Jadi, inovasi menjadi dasar kekuatan industri untuk berkompetisi di era persaingan yang semakin ketat,” ujarnya.

Investasi Sharp dan Nokia

Di samping itu, Harjanto menyampaikan, perusahaan elektronika asal Jepang, Sharp Corporation berkomitmen akan meningkatkan investasi di Indonesia. Ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan President dan CEO Sharp Corp. Tai Jeng Wu di Jakarta, Senin (11/6).

“Mereka melihat Indonesia merupakan pasar potensial yang besar dan bisa menjadi basis manufaktur untuk meningkatkan daya saing produknya guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global,” ungkapnya. Kemenperin menyambut positif rencana penambahan investasi tersebut dan berharap dapat terealisasi cepat serta meningkatkan kemitraan dengan industri komponen lokal.

“Selain Sharp, sebanyak 24 industri komponen telepon seluler (ponsel) dari China yang bermitra dengan Xiaomi, juga telah menjajaki lokasi industri di Pulau Batam untuk berinvestasi dan mendukung pengembangan industri ponsel di dalam negeri,” imbuhnya.

Pada hari yang sama, Menperin juga bertemu dengan perwakilan dari perusahaan ponsel Nokia, yakni Chairman HMD Global, Sam Chin dan Vice President HMD Global, James Rutherfoord. Hasil pertemuan ini, antara lain pihak Nokia akan mengubah model bisnisnya dengan melibatkan mitra lokal termasuk di Indonesia dalam upaya pengembangan industri ponsel yang berskala global.

“Perkembangan bisnis ponsel saat ini memang cepat sekali trennya berubah, sehingga dengan strategi tersebut, Nokia menargetkan akan bisa menguasai sekitar 10 persen market share di Indonesia,” tutur Harjanto. Kemenperin pun akan selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh Nokia itu sekaligus mengajak untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini sudah ada sebanyak 30 industri komponen ponsel dan tablet di dalam negeri yang memproduksi delapan jenis komponen, yaitu PCBA, adapter (travel charger), earphone, kabel USB, chasing baterai, cell baterai lithium, bahan baku baterai lithium, serta karton box, manual box, dan kartu garansi. Sementara itu, terdapat tiga industri ponsel di dalam negeri yang telah mempunyai fasilitas surface mount technology (SMT), yakni Samsung, Satnusa dan Oksha. (Humkemenperin-Red)

Kemenperin Gencar Pacu Produktivitas Serta Daya Saing IKM

Jakarta, BP -- Kementerian Perindustrian gencar memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Sektor yang menjadi mayoritas dari populasi industri di Indonesia ini berperan penting menopang perekonomian nasional.

“Banyak IKM kita yang memiliki potensi unggul sehingga bisa kompetitif di kancah internasional. Salah satunya IKM di Yogyakarta yang mampu menunjukkan kinerja gemilang,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (12/6).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, produksi industri mikro kecil (IMK) di wilayah tersebut pada triwulan IV tahun 2017 terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya (y-on-y) tercatat tumbuh positif hingga 17,28 persen. Capaian ini melampaui angka pertumbuhan di tingkat nasional sebesar 4,59 persen.

Gati menyampaikan, pelaku IKM saat ini perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam upaya mendukung produksi dan promosinya. Untuk itu, Kemenperin telah memfasilitasi kebutuhan tersebut melalui program e-Smart IKM.

“Program e-Smart IKM yang digagas oleh Kemenperin ini merupakan sistem berbasis data yang meliputi sentra dan produk IKM yang tersaji secara terintegrasi dengan marketplace lokal,” jelasnya. Dalam implementasinya, Kemenperin telah bekerja sama dengan Bukalapak, Blanja, Tokopedia, Blibli, dan Shopee.

Melalui e-Smart IKM, Gati berharap, dapat mempermudah dan memperluas akses pasar IKM melalui pemasaran online. Selain itu mampu meningkatkan keunggulan IKM di kancah domestik dan global karena memperoleh ketersediaan bahan baku, teknologi dan modal.

“Apalagi, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses produksi untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang maksimal,” paparnya.

Salah satu peserta workshop e-Smart IKM yang dinilai cukup sukses karena telah memanfaatkan fasilitas platform digital, yaitu CV. General PLC Service yang dimiliki oleh Sulaiman, warga Yogyakarta yang usahanya memproduksi alat timbang digital dengan merek “Dhuto”.

“Timbangan Dhuto memiliki dua jenis inovasi, yakni alat penimbang darah dan timbangan gantung digital alat berat,” ungkap Gati. Beberapa produk lainnya yaitu timbangan digital crane scale (DCS), telecontrol, timbangan darah, dan alat elektronik pabrik. Dhuto telah dipasarkan di pulau Jawa hingga Kalimatan Timur dengan nilai transaksi mencapai Rp200 juta per tahun.

Gati menjelaskan,worskhop e-Smart IKM yang dilaksanakan selama dua hari, para peserta dapat belajar berbisnis melalui sarana e-commerce dan juga mendapatkan sosialisasi program-program Kemenperin seperti restrukturisasi mesin peralatan dan SNI.

“Selain itu, diberikan materi tentang strategi pemasaran online dan pengembangan produk seperti desain, kualitas dan teknologi. Bahkan diperkenalkan juga aplikasi pencatatan keuangan,” imbuhnya. (Humkemenperin-Red)

Bidik 10 Besar Ekonomi Dunia, Indonesia Masuki Revolusi Indutri 4.0

Jakarta, BP -- Pemerintah telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030. Hal ini sesuai dengan salah satu aspirasi nasional yang terdapat pada peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat.

“Pada 4 April lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah me-launching roadmap tersebut. Ini sekaligus menjadi agenda nasional yang perlu dijalankan secara bersinergi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (11/6).

Untuk itu, Kementerian Perindustrian sebagai leading sector akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri untuk melaksanakan bersama program strategis ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Tujuannya adalah untuk kesuksesan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Guna merealisasikan hal tersebut, memang tidak cukup dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara organik, namun diperlukan terobosan di bidang industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” papar Airlangga.

Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. “Penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saingnya,” tegas Menperin.

Sebagai konseptor Making Indonesia 4.0, Menteri Airlangga menyatakan, revolusi industri 4.0 akan merombak alur produksi industri konvensional dengan cara yang tidak biasa. Kendati demikian, bakal terjadi sebuah peningkatan produktivitas dan kualitas secara efisien.

“Dalam konsepsinya, kami akan merevitalisasi industri manufaktur nasional. Ini lebih cepat dibandingkan evolusi perekonomian Indonesia dari yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam (migas dan pertambangan), menjadi ekonomi berbasis manufaktur yang memberikan nilai tambah tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan, implementasi industri 4.0 di Indonesia diyakini bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, era ekonomi digital juga menyasar pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Di samping itu, sesuai aspirasi Making Indonesia 4.0, kita akan mengembalikan kontribusi nilai ekspor sebesar 10 persen dari PDB nasional,” ungkapnya. Selain itu, mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030.

Selama ini, ekspor dari sektor industri memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2017, industri menyumbang sebesar 74,10 persen dalam struktur ekspor Indonesia dengan nilai mencapai USD125,02 miliar, naik 13,14 persen dibanding 2016 sekitar USD109,76 miliar

“Sementara, dengan penggunaan teknologi berbasis internet, muncul permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri,” sebutnya.

Langkah prioritas

Dalam kesiapan memasuki revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sejalan upaya itu, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi, salah satunya mengusung konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia tersebut, melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK. “Tujuannya adalah menciptakan satu juta tenaga kerja kompeten yang tersertifikasi sesuai kebutuhan dunia industri pada tahun 2019,” ungkap Menperin.

Di samping itu, Menteri Airlangga aktif mengajak generasi muda Indonesia untuk melek teknologi dan memanfaatkan peluang bisnis di era digital yang sedang berkembang. “Betapa pentingnya pendidikan untuk membangun SDM yang andal dan mampu bersaing di tengah arus globalisasi yang kian kompetitif. Maka itu, mereka perlu mempelajari bahasa Inggris, statistik, dan koding,” paparnya.

Menperin menyadari, generasi muda akan menjadi tumpuan dan harapan dalam membangun negeri ini. Terlebih lagi, Indonesia memiliki modal besar berupa talenta dari perguruan tinggi di dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak. “Selain itu, Indonesia akan menikmati bonus demografi selama 15 tahun ke depan. Tentunya kondisi ini memacu kinerja ekonomi nasional semakin tumbuh maksimal,” imbuhnya.

Guna mempercepat pemanfaatan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, Kemenperin bersama asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan akademisi, juga telah menetapkan lima sektor industri yang akan menjadi pionir implementasi industri 4.0 di Tanah Air.

Lima sektor manufaktur tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik. “Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” sebutnya.

Oleh karena itu, disiapkan 10 inisiatif yang akan dijalankan dalam upaya mengakselerasi pengembangan industri nasional yang berdaya daya saing global. Pertama, pemerintah memperbaiki alur aliran barang dan material melalui pengembangan industri hulu. Kedua, mendesain ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus prioritas.

Ketiga, memfasilitasi peningkatan produktivitas industri yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Keempat, memberdayakan UMKM dengan mendorong penggunaan platform e-commerce sehingga bisa meningkatkan penjualannya.

Kelima, membangun infrastruktur digital nasional, termasuk jaringan internet kecepatan tinggi, cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Keenam, menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan sehingga Indonesia tetap menarik bagi investasi asing. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi.

Selanjutnya, kesembilan adalah pemberian insentif bagi perusahaan baru maupun yang existing, karena berinisiatif investasi untuk mengadopsi teknologi terkini dalam menjalankan proses produksinya. Dan, langkah kesepuluh, yaitu harmonisasi aturan dan kebijakan. (Humkemenperin-Red)